Infografis
Suara.com - Anies Baswedan blak-blakan memberikan penilaiannya terhadap Presiden RI Joko Widodo mengenai sikap berdemokrasi di Indonesia.
Penilaian ini diutarakan Anies ketika ditantang Pandji Pragiwaksono dalam acara Youtube-nya bertajuk Skakmat yang dilansir Suara.com pada Rabu (19/6/2024).
Mulanya, Anies dan Pandji berbicara mengenai sengketa Pilpres. Anies menilai bahwa sosok yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menetapkan aturan bernegara yang bersih adalah Presiden dan DPR.
"Bicara soal presiden yang harusnya mencoba memperbaiki keadaan, regulasi, permainan, supaya kecurangan nggak terjadi lagi, menurut Mas Anies reputasi Pak Jokowi dalam melakukan yang Mas Anies inginkan bagaimana?" tanya Pandji.
"Belum, belum jadi perhatian," jawab Anies lugas.
"Baik Pak Jokowi maupun DPR belum menjadikan itu prioritas. Ini penting untuk jadi prioritas kalau tidak maka kita tidak akan bisa menghormati hukum dengan benar, aturan main dengan benar," terang Anies.
Anies mengakui ada banyak urusan yang dipikirkan lembaga eksekutif dalam hal ini presiden dan legislatif. Namun, ia berharap hal berdemokrasi dalam pilpres ini bisa jadi perhatian khusus.
"Nah, kita berpikirnya masih oke perhatiannya di tempat lain nggak masalah, tapi jangan ini ditinggalkan," pinta Anies.
Anies pun menjelaskan aturan bernegara yang seharusnya jadi perhatian presiden.
Baca Juga: Anies Baswedan Belajar dari Kekalahan di MK: Ditolak Tapi Terasa Seperti Menang
"Aturan main yang menyandarkan hukum dengan benar tidak membolak balik hukum, aturan yang dilaksanakan dengan benar," ungkap Anies.
Pandji pun mencoba memancing penilaian Anies Baswedan terhadap Presiden Jokowi.
"Cara Pak Jokowi dalam berpolitik sendiri menurut Mas Anies seperti apa?" tanya Pandji.
"Menata insititusi demokrasi itu kelihatannya bukan fokus utama (Pak Jokowi) sih," nilai Anies.
"Artinya dia berpolitik pun tidak pernah memperhatikan hal-hal itu?" tanya Pandji lagi.
Anies pun menjelaskan hal-hal dasar yang seharusnya dipegang teguh seorang petinggi negara Indonesia.
"Jadi begini kita pengen agar yang memimpin di negeri ini itu selalu memegang pada nilai dasar, di UUD pancasila, itu nilai dasar bernegara. Ini jadi penjaga paling utama dan terakhir. Tapi kalau ini dibiarkanya runyam, rumit," tuturnya.
