Infografis
"Kebijakan negara lain yang dicomot cuma buat yang nguntungin mereka aja. Pajaknya ikut negara nordik. Student loan ikut US. Upah buruh ikut China. Bentar lagi Kebebasan berpendapat ikut Korea Utara," kritik warganet.
"Kalau (uang pajak) gak digarong (dikorupsi) sama pejabat rakus mestinya bisa (memberikan fasilitas gratis bagi rakyat). Lah ini garongnya (korupsi) dari desa sampai pusat. Dan yang digarong (dikorupsi) gak kira-kira, jadi mau pajak berapapun selama garong (korupsi) masih banyak percuma bu," tambah yang lain.
"Pajak dikit aja dikorupsi, gimana kalau gede bu?" tanya warganet.
"Bu Sri Mulyani menteri yang jarang dikritik warga, sekarang ngeluarin bad statement seperti menteri-menteri lainnya. Apa yang diharapkan lagi dari pejabat-pejabat Indonesia?" tanya warganet.
Pernyataan Sri Mulyani Soal Kuliah Gratis
Sri Mulyani bercerita jabatannya sebagai Menteri Keuangan sering membuat banyak orang bertanya soal fasilitas gratis dari pemerintah. Termasuk mengenai pendidikan gratis layaknya di sejumlah negara Eropa.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara seminar nasional Jesuit Indonesia yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/5/2024) kemarin.
"Saya jadi menteri keuangan, sering orang-orang menyeletuk (menyarankan ke saya), 'Mbok kayak Nordic Countries itu, segala macam (biaya pendidikan) bebas (gratis) sampai perguruan tinggi. Dari lahir sampai perguran tinggi enggak perlu bayar apa-apa," cerita Sri Mulyani.
Namun Sri Mulyani menjelaskan, pendidikan gratis yang disedikan negara untuk rakyat harus diimbangi dengan besarnya pajak. Ia mengungkap bahwa negara-negara Nordik mengenakan pajak pendapatan mulai dari 65 hingga 70 persen per orang.
Baca Juga: Tim Prabowo-Gibran Datangi Kantor Sri Mulyani, Bahas Program Janji Kampanye
Besaran pajak itu membuat negara bisa menyediakan beragam fasilitas gratis untuk rakyatnya, sehingga warganya bisa hidup nyaman dan terjamin.
