Infografis
Suara.com - Kebijakan pemerintah yang akan memotong gaji pekerja swasta dan pekerja mandiri (freelancer) sebesar 2,5 persen untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera) menuai kontroversi.
Tak hanya kalangan pekerja, pengusaha juga menolak aturan tersebut, lantaran 0,5 persen dari Taperan dibebankan pada pengusaha.
Aturan mengenai Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang keluar pada 20 Mei 2024 lalu.
Penggalangan dan pengelolaan dana iuran Tapera akan dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Lembaga itu dipegang oleh Komite Tapera yang beranggotakan lima orang. Tiga dari lima anggotanya adalah menteri Jokowi yang hingga kini masih bertugas di kabinet. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
Anggota komite bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan stategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi pengelolaan Tapera, melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan melaporkan hasil evaluasi pengelolaan Tapera kepada presiden.
Seperti apakah sepak terjang mereka selama ini? Berikut ulasannya
Sri Mulyani Indrawati
Pada 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di dunia oleh majalah keuangan The Banker. Penghargaan itu tepatnya bernama Finance Minister of The Year 2019 Global and Asia Pacific.
Baca Juga: Uus Kritik Potongan Gaji Tapera Dibungkus Komedi, Banyak yang Sepaham
Tak hanya sekali, Sri Mulyani, selama kariernya sebagai menteri keuangan, ia telah beberapa kali menerima penghargaan serupa, baik tingkat dunia maupun negara kawasan.
