Infografis
Suara.com - Aksi tukang parkir di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta, dianggap meresahkan. Bagaimana tidak, oknum tukang parkir di sana diduga melakukan pungli dengan mematok tarif parkir sebesar Rp150 ribu.
Kelakuan juru parkir liar itu sontak langsung viral di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh pegiat media sosial Jhon Sitorus di akun X miliknya, @Miduk17.
Jhon Sitorus mengecam aksi pungli di area Masjid Istiqlal itu yang sangat tidak wajar. Ia juga turut melakukan hitung-hitungan mengenai perkiraan penghasilan oknum tukang parkir tersebut dalam sehari.
Jhon Sitorus menghitung, jika sehari ada 300 mobil yang parkir di area Masjid Istiqlal, maka mereka akan mendapatkan penghasilan Rp45 juta per hari.
Baca Juga: Parkir Liar di Minimarket Akan Ditertibkan, Pemprov DKI Segera Bahas Pekerjaan Buat Jukir
"Anggap ada 300 mobil yang parkir di area itu sehari. 300 (mobil) × Rp150.000 = Rp 45.000.000 per hari. Belum dari area lain," papar Jhon Sitorus.
Menurutnya, situasi itu tidak adil. Apalagi, aksi pungli tukang parkir itu tentu tidak akan dikenai pajak dan masuk ke kas negara.
"Bener Rp150 ribu gak bikin lo miskin, tapi mereka (parkir liar) bisa beli ruko, mobil, motor tanpa sepeserpun masuk dikenakan pajak ke kas negara," kritik Jhon Sitorus.
Ini namanya pungli modal sikit, tapi cuan gila-gilaan, merugikan masyarakat juga merugikan negara," sambungnya.
Jhon Sitorus pun langsung mencolek otoritas setempat agar parkir liar di sekitar masjid Istiqlal segera ditindak.
"@dishubjakarta, @Humas_DKI, @TMCPoldaMetro, @DKIJakarta kenapa DIAM terus? Rakyat bisa lho berasumsi liar kalau kalian terlibat memelihara parkir liar ini," pungkas Jhon Sitorus.
Sontak pungli parkir yang tidak wajar itu ramai disorot warganet. Mereka langsung menuliskan beragam kecaman dan kritikan di kolom komentar.
"Selain punglinya, yang lebih memalukan negara kok kalah dengan preman," sentil warganet.
"Negara kita masih kalah dengan preman lae. Orang presiden aja juga minta dibekingi preman.. Ada 2 macam preman, yang berseragam dan yang tidak berseragam," kritik warganet.
"Kalau mau tertib, Dinas parkir Jakarta mendata siapa juru parkir liar di suatu wilayah. Lalu Pemda merekrutnya. Digaji sebagai pegawai parkir sistem kontrak. Dibekali karcis resmi. Jadi pemda DKI resmi dapat duit. Juru parkir juga resmi dapat duit," saran warganet.
"Sistem pengawasan Jakarta sejak Heru Budi yang pegang bobrok. Banyak yang terlantar," tambah yang lain.
