Infografis
Suara.com - Baru-baru ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, melakukan pemeriksaan terhadap salah satu rumah dinas menteri yang telah selesai dibangun. Momen tersebut direkam oleh kamera dan videonya menjadi viral di berbagai platform media sosial.
Salah satu unggahan viral diposting oleh akun X @adarwis pada tanggal 7 Mei 2024. Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan "Unboxing Rumah Menteri di IKN" untuk mengiringi konten video tersebut.
Ketika memasuki rumah, suasana putih mendominasi, mulai dari lantai, plafon, gorden, hingga perabotan seperti meja dan kursi. Rumah tersebut dirancang dengan dua lantai dan memiliki empat kamar tidur, dilengkapi dengan sebuah balkon luas yang menghadap langsung ke kawasan IKN.
Pemerintah menyediakan lahan seluas 1.000 meter persegi untuk setiap rumah dinas menteri di IKN. Sementara itu, bangunan tersebut memiliki luas sekitar 580 meter persegi, dirancang dalam dua lantai, dan dilengkapi dengan area semi basement. Bangunan tersebut dibangun di atas permukaan jalan yang lebih tinggi, mengikuti kontur alami tanah, dengan tujuan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan.
Baca Juga: Luhut Pastikan Upacara 17 Agustus Pada 2024 Digelar di IKN
Dalam hal penggunaan ruang, lantai pertama rumah dinas menteri mencakup teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu, dan kamar tidur. Sementara itu, lantai dua terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur anak, dan kamar tidur tamu.
Namun, unggahan tersebut mendapat kritik dari sejumlah warganet, yang menilai rumah dinas menteri tersebut sangat mewah dan berbeda secara signifikan dengan rumah-rumah biasa yang dimiliki oleh warga. Tidak sedikit yang juga mencari tahu anggaran yang digunakan untuk membangun rumah tersebut.
Pada awal tahun 2023, dalam rapat antara DPR RI dan Kementerian PUPR, disampaikan bahwa pembangunan 36 rumah dinas menteri akan memerlukan biaya sebesar Rp 519,06 miliar. Ini berarti biaya pembangunan per unit rumah dinas menteri di IKN sekitar Rp 14 miliar lebih.
Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, anggaran tersebut sudah termasuk biaya untuk perabotan. Hal ini membuat rumah jabatan menteri di IKN langsung siap untuk dihuni.
"Iwan menjelaskan, harga tersebut termasuk fully furniture, jadi sudah termasuk isinya. Maka, para menteri yang akan menempati rumah tersebut hanya tinggal masuk saja," ujarnya.
Baca Juga: Sistem Canggih Pengelolaan Air Minum di IKN, Terapkan Data Terkini
