Infografis
ICW: Sarat Kepentingan Politik
Kritik terhadap isu penambahan jumlah kementerian juga dilontarkan oleh kalangan masyarakat sipil, di antaranya LSM pemantau korupsi, ICW. Aktivis ICW, Seira Tamara menilai, penambahan jumlah kementerian sarat dengan kepentingan politik.
Menurutnya, kabinet yang gemuk berpotensi jauh dari kepentingan fundamentalnya, yakni memberikan pelayanan yang baik pada warga negaranya.
Gerindra Mendukung
Di balik sejumlah kritikan yang muncul, ada juga pihak-pihak yang mendukung isu penambahan kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menganggap wajar penambahan jumlah kementerian. Ia beralasan, kabinet yang gemuk adalah hal yang baik, guna menjawab tantangan bangsa Indonesia ke depannya.
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," kata Habiburokhman kepadaawak media di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Partai Amanat Nasional (PAN) juga ikut angkat bicara. Senada dengan Habiburokhman, Waketum PAN Yandri Susanto juga menyatakan, kabinet gemuk untuk menghadapi tantangan Indonesia di kemudian hari.
"Pasti langkah yang diambil Pak Prabowo demi bangsa dan negara. Dalam menghadapi persoalan dunia yang tidak menentu, persoalan dalam negeri juga banyak, maka memang perlu kebersamaan," kata pada awak media, di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Baca Juga: Soroti Wacana Pembentukan 40 Pos Kementerian, Mahfud MD Nilai Hanya akan Perbanyak Sumber Korupsi
Di sisi lain, Wapres Ma’ruf Amin juga ikut berkomentar. Menurutnya, jumlah kementerian yang ada saat ini sudah idelal. Meski begitu, jumlahnya masih bisa ditambah jika memang diperlukan sesuai dengan keperluan pemerintah.
