Infografis
“Oleh sebab itu, petugas BC mengoreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya. Namun masalah ini sudah selesai karena Bea Masuk dan Pajaknya telah dilakukan pembayaran, sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang,” sambungnya.
Sri Mulyani lalu ganti menyoroti kasus barang SLB yang tertahan sejak tahun 2022. Menurutnya barang tertahan selama hampir 2 tahun karena dari pihak bersangkutan tidak melanjutkan proses pengurusan, sehingga ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD).
“Belakangan (di medsos Twitter / X) baru diketahui barang kiriman tersebut merupakan barang hibah, sehingga BC akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengaku telah memberikan arahan yang jelas kepada Bea Cukai, baik untuk memperbaiki layanan maupun mengedukasi masyarakat tentang regulasi yang berlaku. Sri Mulyani juga meminta supaya Bea Cukai bekerja sama dengan stakeholders terkait sehingga penanganan masalah dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
Namun klarifikasi ini terpantau dipenuhi dengan cibiran. Warganet mendesak mantan pejabat Bank Dunia itu untuk lebih mengedukasi staf Bea Cukai, di samping juga mengkritik kebijakan impor Indonesia yang tergolong memberatkan dengan pajak dan sanksi administrasi yang besar.
