Infografis
Suara.com - Mahfud MD sudah menerima kekalahannya dalam Pilpres 2024. Berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Paslon 03 yang diusung oleh PDI Perjuangan ini berada di posisi buncit.
Lantas dengan kekalahan tersebut, akankah Mahfud menerima pinangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran? Hal inilah yang blak-blakan dipertanyakan Deddy Corbuzier kepada Mahfud, seperti dilihat di akun TikTok @cerita_viral2023.
Namun Mahfud enggan menjawab pertanyaan Deddy, “Saya jawab apapun menjadi kontroversial, kan? Saya tidak akan menjawab itu kecuali kepada pihak yang berwenang atau punya hak untuk menanyakan itu dan mendapat jawaban itu,” ucap Mahfud, dikutip pada Jumat (26/4/2024).
![Mahfud MD bersama Ganjar Pranowo memberikan keterangan usai mengikuti Sidang Sengketa Pilpres di MK, Senin (22/4/2024). [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/22/23387-mahfud-md-bersama-ganjar-pranowo.jpg)
Bukan tanpa alasan, Mahfud rupanya mempunyai standar etik tersendiri dalam berkecimpung di dunia politik. Salah satu prinsipnya adalah politik seharusnya mendahulukan rekan-rekan pendukung ketimbang dirinya yang berada di posisi berseberangan.
Baca Juga: Tegas Sampaikan Dissenting Opinion, Saldi Isra Ternyata Murid Bimbingan Mahfud MD
“Standar etik saya begini, orang berpolitik itu, jabatan-jabatan itu harus diberikan kepada teman-teman yang ikut (mendukung). Kalau diberikan kepada lawannya untuk apa juga orang-orang mendukung?” terang Mahfud.
Posisinya sebagai Cawapres 03 yang berarti rival Prabowo-Gibran membuat Mahfud merasa dia seharusnya menjadi opsi terakhir dalam penyusunan pemerintahan.
Prinsip ini pun telah diterapkannya ketika ada di barisan pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Pilpres 2014. Setelah gagal membawa Prabowo dalam kemenangan, Mahfud rupanya sempat ditawari untuk mengisi jabatan sebagai Menko Polhukam.
“Beberapa bulan setelah kabinet terbentuk, saya dihubungi oleh Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) untuk menjadi Menko Polhukam saat itu, periode pertama,” kata Mahfud.
“Saya katakan, ‘Pak Luhut saya nggak bisa, secara etis kan tidak bisa’. Saya harus menunjukkan dulu saya berperan (mendukung pemerintahan). Nah itu sebabnya saya masuk BPIP waktu itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, (untuk menunjukkan) bahwa saya mendukung program-program Pak Jokowi,” tandasnya.
