Infografis
Suara.com - Ada dua sosok yang tak terduga kedatangannya di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta pada Jumat (5/4/2024).
Kedua sosok tersebut tak lain adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) yang masing-masing memenuhi panggilan oleh MK.
Kehadiran kedua menteri Presiden Joko Widodo alias Jokowi tersebut menandakan bahwa masalah sengketa Pilpres 2024 menjadi tambah panas lantaran merambah ke berbagai aspek yang oleh kedua menteri tersebut atasi.
Baik Sri Mulyani dan Risma hadir di sidang tersebut kompak membahas soal bantuan sosial atau Bansos yang juga ikut disorot saat masa menjelang kampanye Pilpres 2024.
Baca Juga: Alasan Sri Mulyani dan 3 Menteri Jokowi Tak Disumpah Saat Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024
Lantas, apa peran Sri Mulyani dan Risma di sidang tersebut? Seperti apa pernyataan yang mereka keluarkan?
Kesaksian Sri Mulyani di Sidang MK: Beberkan penggunaan anggaran Bansos 2024
![Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan saat mengikuti Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/05/74033-sidang-phpu-4-menteri-jokowi-ikuti-sidang-phpu-sri-mulyani.jpg)
Sebagai Menkeu, Sri Mulyani turut dicecar soal penggunaan anggaran yang dialokasikan ke Bansos 2024, menjelang masa-masa Pilpres 2024.
Terlebih dahulu, Sri Mulyani membeberkan bahwa realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 mencapai Rp12,8 triliun.
"Realisasi subsidi dan belanja lain capai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun," papar sang menteri.
Baca Juga: Sri Mulyani Bela Jokowi, Bantah Kebijakan Automatic Adjustment Demi Penuhi Anggaran Bansos
Sri Mulyani lalu dicecar oleh majelis hakim pertanyaan seputar Bansos El Nino.
Adapun sebelumnya, Presiden Jokowi sempat gencar melancarkan bantuan sosial atas dasar untuk mengurangi dampak harga beras yang mahal karena musim kemarau yang panjang atau El Nino.
Usut punya usut, sang Menkeu memaparkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) El Nino pada tahun anggaran 2024 belum direalisasikan.
"BLT El Nino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan," ungkap Sri Mulyani.
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo sontak dibuat terkejut dengan pernyataan Sri Mulyani dan bertanya apakah anggaran Kementerian Sosial untuk BLT El Nino bakal ditambah.
Sang Menkeu tak menepis kemungkinan bahwa anggaran itu bisa saja ditambah, tetapi sang Mensos belum mengeksekusi bantuan tersebut.
"Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Bu Mensos menyatakan belum memulai," ungkap Sri Mulyani.
Kesaksian Tri Rismaharini: Ungkap dirinya tak usulkan bansos dan adanya keanehan
![Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan saat mengikuti Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/05/85448-sidang-phpu-4-menteri-jokowi-ikuti-sidang-phpu-tri-rismaharini.jpg)
Sang Mensos, Risma juga hadir berperan untuk membongkar seluk-beluk bansos pemerintah menjelang Pilpres 2024.
Tak jauh menghebohkannya dari Sri Mulyani, Risma mengutarakan bahwa ia sebagai Mensos bukan sosok yang menelurkan gagasan untuk menyalurkan bansos.
Alasannya, Risma dan pihaknya tak mengetahui kondisi keuangan negara secara menyeluruh dan enggan mengambil risiko.
"Kami tidak berani mengusulkan karena tidak mengetahui kondisi keuangan. Kami tidak berani karena kami tidak tahu kondisi makro dan masalahnya," papar Risma.
Risma juga mengungkap beberapa kendala dalam penyaluran bansos, yakni salah satunya ditemukan kejanggalan data.
Pasalnya, ada mereka yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara alias ASN namun ikut terdaftar sebagai penerima bansos 2023.
"Contohnya, misalkan ditemukan oleh BPK itu PNS itu penerima. Nah kami butuh waktu, apa iya dia PNS betul atau bukan itu, jadi itu salah satu kenapa 2023 itu agak mundur, jadi temuan itu," beber Risma.
Kontributor : Armand Ilham
