Beda Sikap Menkeu Sri Mulyani vs Mensos Risma saat Dicecar DPR

Ruth Meliana Suara.Com
Rabu, 20 Maret 2024 | 13:43 WIB
Beda Sikap Menkeu Sri Mulyani vs Mensos Risma saat Dicecar DPR
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. [ANTARA]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mencuri perhatian publik ketika hadir dalam rapat kerja dengan DPR RI. Mereka adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam rapat kerja dengan Komisi XI dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika rapat kerja dengan Komisi VIII.

Baik Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Risma menunjukkan sikap yang berbeda ketika berhadapan dengan anggota dewan pada Selasa (19/3/2024). Jika Sri Mulyani dicecar soal program makan siang gratis, Risma memberikan respons tak terduga soal bantuan sosial (bansos).

Seperti apakah beda sikap keduanya? Simak ulasannya berikut ini.

Sikap Sri Mulyani soal makan siang gratis

Baca Juga: Realisasi Anggaran Kemensos Lebihi 100 Persen, Risma Dibilang Aneh

Sri Mulyani (YouTube)
Sri Mulyani (YouTube)

Pada rapat kerja yang digelar pada Selasa (19/3/2024), Sri Mulyani dicecar oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati.

Anis yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengkritisi program makan siang gratis yang dikabarkan sudah masuk APBN 2025.

Menurutnya, hal itu terasa janggal, sebab program makan siang gratis merupakan janji politik capres-cawapres Prabowo Subaianto dan Gibran Rakabuming.

"Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan, sudah dirapatkan pula. Tolong berikan pencerahan," tanya Anis pada Menkeu.

Tak hanya Anis, anggota Komisi XI dari Fraksi PPP, Wartiah, juga menanyakan hal yang sama pada Sri Mulyani.

Baca Juga: Profil Muhammad Ali yang Bikin Mensos Risma Menangis di DPR, Bukan Orang Sembarangan

Ia mengkritisi mengenai beredarnya kabar kalau program makan siang gratis di sekolah akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Program makan siang gratis akan gerus dana BOS, apakah isu itu benar atau seperti apa? Karena itu banyak penolakan dari guru-guru. Kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS ini yang paling penting. Itu yang beredar di NTT untuk disampaikan di forum ini," kata Wartiah.

Menanggapi rentetan pertanyaan mengenai program makan siang gratis itu, Sri Mulyani mengaku tak bisa berbicara banyak, sebab hal tersebut tak ada dalam APBN 2024.

"Bukan karena kami menghindar ya, pertanyaan bapak dan ibu sekalian tentang makan siang gratis, kami belum menjawab karena di APBN kita belum ada, di 2024 kan tidak ada," ujar Sri Mulyani.

"Jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian. Apalagi ini bulan puasa mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya enggak bisa komentar soal makan siang gratis, gitu aja," sambungnya.

Sikap Tri Rismaharini soal bansos

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menangis saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (19/3/2024). (tangkap layar)
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menangis saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (19/3/2024). (tangkap layar)

Berbeda dengan Sri Mulyani yang menjawab tegas ketika berhadapan dengan anggota DPR RI, sikap berbeda ditunjukkan Tri Rismaharini.

Mantan Wali Kota Surabaya ini terlihat menitikkan air mata ketika mendengar kisah Bu Semi, lansia 90 tahun yang hidup sebatang kara.

Cerita pilu Bu Semi disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Ali Ridha dalam rapat kerja bersama Kementerian Sosial.

Menurut Ridha, ia sempat bertemu dengan Bu Semi dan melihat langsung beban hidupnya yang begitu berat.

"Bu Semi hidup sebatang kara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat kerupuk lempeng dengan bayaran Rp 5.000 dan itu tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya," ujarnya saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Air mata Risma tumpah tatkala ia mendengar kalau Bu Semi tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial.

"Yang kasihan itu dia seringkali melihat tetangganya menerima beberapa kali bantuan, ya mungkin tetangganya juga layak dibantu, tetapi dirinya tidak menerima bantuan," ungkapnya.

Kontributor : Damayanti Kahyangan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI