Kerja Lembur Tapi Upah Rendah, 10 Ribu Dokter di Korea Selatan Mogok Kerja Karena Protes dengan Pemerintah

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:07 WIB
Kerja Lembur Tapi Upah Rendah, 10 Ribu Dokter di Korea Selatan Mogok Kerja Karena Protes dengan Pemerintah
ilustrasi dokter dan perawat [shutterstock]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Puluhan ribu dokter di Korea Selatan mogok kerja sampai rela mengundurkan diri dari rumah sakit sebagai aksi protes terhadap pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol. Aksi protes para dokter peserta pelatihan itu dipicu karena rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran sebanyak 2.000, atau meningkat sekitar 67 persen.

Asosiasi dokter di Korea Selatan menghimpun sampai sekitar 10.000 dokter residen dari 100 rumah sakit besar. Dari jumlah tersebut, 80 persen di antaranya telah mengundurkan diri dari rumah sakit. Selain memprotes rencana peningkatan penerimaan mahasiswa baru, para dokter itu juga mengeluhkan gaji yang rendah serta jam kerja yang panjang.

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan mengatakan bahwa para dokter yang ikut dalam aksi tersebut, padahal masih menjalani masa pelatihan, diberi memiliki waktu hingga Kamis (29/2) untuk kembali ke tugas mereka. Apabila tetap lakukan aksi protes, maka mereka akan menghadapi konsekuensi hukum. 

Kementerian Kesehatan setempat tidak merinci konsekuensi hukum apa yang akan terjadi. Hanya saja dikatakan kalau Kementerian Kehakiman akan menyelidiki dokter peserta pelatihan yang meninggalkan jabatannya.

Baca Juga: Dokter Tifa Sebut Garuda Raksasa IKN Istana Dajjal: Rakyat Harus Bayar Hutang Sampai 180 Tahun!

Salah satu dokter yang mengundurkan diri, Na, mengatakan keputusannya ikut lakukan aksi protes karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Pasca resign dari pekerjaannya, dia pun kin sehari-hari hanya beraktivitas di rumah dan belum punya rencana ke depan, meskipun dia yakin dengan keputusannya. 

"Saya mengundurkan diri karena saya tidak setuju dengan keseluruhan sistem medis dan saya tidak setuju dengan sikap pemerintah ini,” katanya, dikutip dari Nikkei Asia.

Sebelumnya, Presiden Yoon mengatakan akan menambah kuota pelatihan untuk lebih banyak dokter untuk mengatasi masalah yang sudah berlangsung lama, seperti kekurangan dokter di daerah pedesaan dan kurangnya jumlah praktisi  dengan gaji yang relatif rendah seperti dokter anak dan bedah ortopedi.

Kebuntuan ini mendominasi berita utama di Korea Selatan, dengan laporan mengenai pasien yang ditolak dari rumah sakit hinhg penundaan perawatan penting, termasuk pembedahan.

Sistem kesehatan di Korea Selatan memang terkenal memiliki layanan yang cepat dan murah, dengan waktu tunggu yang singkat serta biaya yang dikeluarkan pasien pun rendah. Namun, dibalik itu semua, para dokter mengatakan kerja keras merekalah yang membuat sistem itu berjalan. 

Baca Juga: Bukan STY, KFA Putuskan Hwang Seon-hong sebagai Pelatih Timnas Korea Selatan, Apa Prestasinya?

Menurut Korea Intern Resident Association, peserta pelatihan bekerja dalam shift 36 jam dan dokter di Korea Selatan dapat bekerja sebanyak 100 jam per minggu.

"Sebagai dokter praktik, jumlah minimum pasien yang harus ditemui setiap hari, untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, setidaknya 100 karena penggantian biaya pemerintah sangat rendah,” kata Park In-sook, seorang pensiunan dokter sekaligus mantan anggota parlemen.

Sistem itu juga dinilai dengan 'memanfaatkan' para dokter muda yang masih digaji rendah sekitar 3 juta won (Rp 35 juta) per bulan.

Menurut Na, para dokter muda itu seharusnya diberi kesempatan untuk lebih banyak pelatihan. Bukannya dipaksa bekerja keras agar rumah sakit bisa banyak mendapatkan uang dengan lebih banyak pasien.

“karena sistem keuangan yang buruk, satu-satunya cara bagi rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah dengan membuat para dokter peserta pelatihan yang dibayar rendah ini bekerja lembur,” kata Na.

Na berbicara kepada Nikkei Asia dengan syarat bahwa ia hanya dapat diidentifikasi dengan nama keluarganya, karena ia belum mematuhi perintah pemerintah untuk kembali bekerja dan ia takut akan konsekuensi hukum jika ia tidak lagi bekerja.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI