Infografis
Suara.com - Deddy Corbuzier disebut-sebut berada di kubu Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024. Hal ini terlihat saat dirinya sering kali berada dalam berbagai acara paslon nomor urut 02 itu.
Tak hanya Deddy, sang istri juga sering kali muncul di debat capres dalam barisan Prabowo-Gibran. Kendati di pihak Prabowo-Gibran, rupanya Deddy tak keberatan jika ada Pemilu ulang.
"Rakyat menginginkan pemilu ulang, rakyat yang mana, ada yang bilang kan?" kata Deddy Corbuzier dalam perbincangan dengan pengamat politik M Qodari di kanal YouTube miliknya.
Deddy kemudian menyebutkan pemilu pada dasarnya sudah biasa diulang.
Baca Juga: Tampang Caleg Nasdem yang Ledakan Petasan di Masjid, Satu Lansia Jadi Korban Tewas
"Kalau gua setuju pemilu diulang, pemilu diulang itu enggak papa, Pak Prabowo udah ngulang tiga kali pemilu," ungkap Deddy Corbuzier.
"Tapi pada jadwalnya, nanti diulang lima tahun lagi, kan lima tahun lagi harus ngulang," tandasnya.
![Deddy Corbuzier selaku Letkol Tituler TNI AD ikut menghadiri peresmian Graha Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (29/1/2024) bersama Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. [Instagram/letkoltitulerdc]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/30/65022-deddy-corbuzier.jpg)
Ganjar Dukung Hak Angket
Berada di posisi paling bawah dalam Pemilu, capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mendorong adanya hak angket.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mendorong agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan.
Baca Juga: Apa Itu Hak Angket dan Bagaimana Cara Pengajuannya? Ramai Dibahas Gegara Isu Kecurangan Pemilu 2024
Ganjar juga mendorong DPR untuk memanggil penyelenggara Pemilu. Menurut Ganjar, perolehan suaranya yang hanya mencapai kurang lebih 16 persen itu tampak anomali jika disandingkan dengan suara PDIP yang masih paling tinggi.
Soal keinginan Ganjar Pranowo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya buka suara. Dalam hal ini, anggota KPU RI Idham Holik mengungkapkan segala permasalahan terkait pemilu sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
"UU Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara," ujar Idham di Kantor KPU RI, seperti dikutip dari ANTARA.
Idham menyebutkan, perselisihan hasil pemilu nantinya akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
