Pendidikan Anwar Usman Eks Ketua MK, Gelar Profesor Kehormatannya Terancam Dicabut

Suara.com - Gelar Profesor Kehormatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman tercancam dicabut oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Hal itu terjadi karena Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberi sanksi berat pada Anwar Usman lantaran melakukan pelanggaran etik berat sehingga dicopot dari posisinya sebagai ketua MK.

Pelanggaran etik yang dimaksud adalah Anwar Usman memberikan jalan pada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 meski belum berusia 40 tahun. Simak riwayat pendidikan Anwar Usman yang gelar profesor kehormatannya terancam dicabut berikut ini.

Riwayat Pendidikan Anwar Usman

Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028, Rabu (15/3/2023). (Suara.com/Dea)

Anwar Usman berasal dari Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menempuh pendidikan di SDN 03 Sila, Bima dan lulus pada tahun 1969.

Setelah itu Anwar harus meninggalkan desa dan orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1975. Usai lulus, Anwar merantau ke Jakarta dan menjadi guru honorer di SD Kalibaru.

Selama menjadi guru, Anwar melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1. Dia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan lulus pada tahun 1984.

Anwar lalu meraih gelar S2 di Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta tahun 2001. Dia juga mendapat gelar S3 Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2010.

Gelar Profesor Kehormatan Terancam Dicabut

Gelar Profesor Kehormatan mantan ketua MK Anwar Usman terancam dicabut Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Namun demikian, pihak Unissula tidak tergesa-gesa mencabut gelar guru besar kehormatan yang diberikan kepada paman Gibran Rakabuming Raka itu.

Rektor Unissula, Prof Dr Gunarto, SH,MH mengatakan pencopotan gelar Profesor Kehormatan mantan Ketua MK Anwar Usman harus dilakukan secara berhati-hati. Itu karena pemberian gelar kehormatan banyak didominasi nilai-nilai akademik.

"Jadi kalau akademik menunggu peristiwa politik sampai berakhir. Kalau masih proses masyarakat akademik menunggu," ujar Gunarto pada Senin (12/2/2024) lalu.

Menurut Gunarto, keputusan pencopotan gelar profesor kehormatan Anwar Usman menunggu hasil putusan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasalnya jika tak berhati-hati, maka sangat rentan dengan gugatan.