Infografis
Di sisi lain, muatan film dokumenter “Dirty Vote” terus menuai kontroversi. Film dokumenter ini menambah panjang daftar karya kontroversial Dandhy Dwi Laksono yang sebelumnya pernah membuat Sexy Killers jelang Pemilu 2019.
Beberapa hal disinggung di film berdurasi nyaris 2 jam tersebut, misalnya saja soal penunjukan Bey Machmudin yang diklaim sebagai orang dekat Istana Negara sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Namun, film menggegerkan itu rupanya belum sempat ditonton oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana disampaikannya ke hadapan awak media pasca pemungutan suara di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat.
“Belum,” tutur Jokowi dengan singkat.
Kata Produser Soal Kanal Dirty Vote
Sementara itu produser film Dirty Vote, Joni Aswira, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya sengaja menggunakan kanal YouTube baru yang tidak terafiliasi dengan media maupun lembaga tertentu untuk mengunggah film Dirty Vote.
Saat ini, kanal Dirty Vote telah tergabung dalam Program Partner YouTube sebagai upaya untuk menjaga reputasi sekaligus mencegahnya menjadi residu digital di kemudian hari.
Sayangnya, upaya tersebut menemui beragam kendala, termasuk diduga tidak mendapatkan dukungan dari platform lantaran dianggap menyalahi pedoman komunitas.
“Sudah kuajukan berkali-kali surat ke platform, bahkan meminta tolong lembaga yang concern ke isu digital selama ini, menjembatani kami ke YouTube, nggak ada respons. Sementara dia katanya mendukung demokratisasi konten, mendukung kebebasan sipil,” ungkap Joni kepada Suara.com, Minggu (24/3/2024).
Baca Juga: Lawakan Receh Bio Paulin Soal Pemilu 2024: Mau Nyoblos Susah, TPS Dijaga Abanda Herman
“Kami menduga channel kami ini sudah mengalami report massal oleh orang-orang yang tidak nyaman, sehingga kami menduga algoritma ini sudah mengunci keyword-keyword yang terkait dengan Dirty Vote,” imbuhnya.
