Cek Fakta
Suara.com - Di tengah masa tenang Pemilu 2024, terdapat sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote yang dirilis di akun Youtube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Indonesia pada hari Minggu (11/2/2024). Salah satu orang yang terlibat dalam film dokumenter ini adalah Feri Amsari. Ini dia profil dan karier Feri Amsari.
Film dokumenter yang berdurasi 1 jam 57 menit tersebut cukup membuat heboh publik. Lantaran isinya yang mengungkap beberapa sistem kecurangan yang berpotensi terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. Di platform X sendiri, film ini pun sampai-sampai menjadi trending topik dan banyak menjadi sorotan netizen di beberapa media sosial lainnya.
Pada film dokumenter tersebut, berhasil mengungkap berbagai instrumen kekuasaan sebagai alat untuk memenangkan pemilu serta merusak demokrasi. Hal-hal itu bahkan diurai dengan analisa hukum tata negara.
Feri Amsari sendiri merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) sekaligus pakar hukum kenamaan Indonesia.
Baca Juga: Waduh! 207 TPS di Jakarta Sinyal Internetnya Lemot, Rawan Kecurangan?
Tak sendirian, Feri juga muncul dan memaparkan beberapa temuan data di dokumenter itu bersama ahli hukum tata negara lainnya, yaitu Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.
Profil dan Karier Feri Amsari
Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M sendiri dikenal sebagai sosok aktivis hukum dan juga akademisi Indonesia yang sekarang ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.
Tak hanya sebagai pengamat hukum tata negara, Feri juga menjadi Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Rekam jejal pendidikan Feri bermula dari Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2008. Saat kuliah di Unand, Feri adalah mahasiswa yang terbilang aktif di berbagai kegiatan organisasi serta sering mengikuti beberapa perlombaan.
Baca Juga: Ibu Haji Siap Dipenggal Demi Prabowo! Video Lucu Mendukung Calon Presiden Viral
Ahli hukum ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dam Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unand sejak tahun 2000 sampai 2003. Selain itu, dia juga aktif sebagai seorang wartawan mahasiswa dan menjadi Dewan Redaksi Buletin Gema Justisia Fakultas Hukum Unand.
Sukses meraih gelar sarjananya di tahun 2008, Feri pun melanjutkan pendidikan magister di universitas yang sama hingga meraih IPK cum laude. Untuk mendalami ilmunya, Feri lantas menempuh pendidikan magister perbandingan hukum Amerika serta Asia di William and Mary Law School, Virginia, AS.
Saat ini, ia aktif menulis tentang korupsi, hukum, politik dan kenegaraan. Adapun sejumlah tulisan Feri sudah banyak dimuat di berbagai media cetak baik itu lokal ataupun nasional. Ia aktif menulis dalam jurnal-jurnal terkemuka terakreditasi dan juga terindeks Scopus.
Berikut ini beberapa karya dari Feri Amsari, melansir dari jurnal kpk.go.id:
1. Karya Skripsi
• Tugas dan Kewenangan Komisi Konstitusi dalam Mekanisme Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Keputusan MPR No. IV/MPR/2003 dalam Upaya Perwujudan Konstitusi Indonesia yang Demokratis
2. Karya Tesis
• Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi
3. Karya Buku
• Perubahan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Rajawali Press) (dalam proses terbit)
• Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI) tahun 2009
• Membangun Indonesia dari Daerah-Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah (Jica-CSIS, 2007) (Kontributor)
• Pemilu Serentak tahun 2014
• Proses Seleksi Hakim tahun 2015.
4. Karya Jurnal
• Kajian Terhadap Putusan Perkara No.161/Pid.B.2004/PN.Pdg tentang Tindak Pidana Korupsi DPRD Kota Padang Jurnal Yudisial Vol.I/No.01/Agustus/2007
• Masa Depan MK: Kesesuaian Teori dan Implementasi Jurnal Konstitusi MK RI Vol. 5 Nomor 1 Juni 2008
• Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir MK Jurnal Konstitusi Pusako bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi FHUA dan Mahkamah Konstitusi Vol. I Nomor 1 November 2008
• Memangkas Korupsi Pemilu Jurnal Konstitusi Vol. II Nomor 1 Tahun 2009
• Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Jurnal Konstitusi Mahkamah Vol. 6 Nomor 2 Juli 2009
• Obstruksi Keadilan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia International Journal of Law, Crime and Justice xxx (2017) 1-125.
5. Karya Tulis Ilmiah
• Revolusi Negara Islam (disampaikan pada LKTI-LPI FHUA)
• Madinah Dahulu untuk Indonesia Mendatang (disampaikan pada LKTI Tingkat Universitas Andalas tahun 2002)
• Peranan Peraturan Desa dalam Pelestarian Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Siberut (Proyek penelitian WALHI-Sumbar, belum selesai karena kondisi lapangan)
6. Penelitian
• Penanaman Modal yang berpihak kepada Masyarakat Adat dan Investor (dibiayai Rispro LPDP) tahun 2017
• Konstitusionalitas Hak Asal-Usl Mayarakat Adat (dibiayai Universitas Andalas) tahun 2017
• Pembaharuan Partai Politik tahun 2016
• Putusan Hakim Terkait Sekte Agama (dibiayai Komisi Yudisial) tahun 2010
• Penelitian Perkembangan Putusan MK (dibiayai Mahkamah Konstitusi) tahun 2010
• Sinergitas Ninik Mamak dan Aparat Kepolisian dalam Penyelesaian Konflik Hukum Pidana di Sumatera Barat tahun 2015
• Penelitian Naskah Akademis Perda BPHTB (dibiayai Pemko Sawahlunto) tahun 2010.
7. Tulisan di Media Cetak
• Umur Pendek Ketua KPK (Kompas)
• Madu Untuk KPK? (Kompas, Sabtu, 12 Juni 2010)
• Jalan Lain Pemakzulan (Majalah Konstitusi, No. 38-Maret 2010)
• Tong Sampah Century (Kompas, Senin, 29 Maret 2010)
• Zona Nyaman Saldi (Padang Ekspress, Jumat, 12 Februari 2010)
• Memilih dengan Cinta (Padang Ekspress, Rabu, 8 April 2009)
• Korupsi dan Pemilu 2009 (Padang Ekspress, Rabu, 11 Februari 2009)
• Ramadhan, Bulan Penuh Kampanye (Padang Ekspress, Senin, 15 September 2008)
• KY tanpa KPK (Padang Ekspres, Selasa, 9 Oktober 2007)
• Dicari: Presiden Pintar! (Padang Ekspres, Sabtu, 7 April 2007)
• Reshuffle, Baruak Berganti Cigak? (Padang Ekspres, Kamis, 10 Mei 2007)
• DPRD Bencana Kunker (Padang Ekspres, Selasa, 27 Maret 2007)
• Goncangan Kemanusiaan Reshuffle Kabinet (Padang Ekspres, Rabu, 14 Maret 2007)
• Sarang Koruptor? Sarang Matinya Demokrasi! (Padang Ekspres, Kamis, 25 Januari 2007)
• Kejahatan Terselubung PP No. 37/2006 (Padang Ekspres, Senin, 8 Januari 2007)
• Korupsi Penafsiran MK (Padang Ekspres, Rabu, 27 Desember 2006)
• Hati-Hati Koruptor (Padang Ekspres, Rabu, 20 Desember 2006)
• Keadilan Untuk Munir (Padang Ekspres, Kamis, 19 Oktober 2006)
• Negarawan Itu Bernama MK (Gema Justicia Fakultas Hukum Unand, September 2006)
• UAN, Nasib Pendidikan dan Korupsi (Mimbar Minang, edisi 3-9 Juli 2006)
• Harga Diri Mahkamah Konstitusi (Haluan, Kamis, 27 Oktober 2005)
• Sudahkah Kita Merdeka Berdemokrasi (Mimbar Minang, 18-15 Agustus 2005)
• Membunuh Korupsi, Saja KPK Belum Cukup (Mimbar Minang, 2005)
• Demokrasi dan Masa Depan (Haluan, Selasa, 19 Juli 2005)
• Kampanye di Kampus Melanggar Hukum (Haluan, Kamis, 16 Juni 2005)
• Reformasi, Transisi dan Kembalinya Orde Baru (Haluan, Senin, 30 Mei 2005)
• Dampak KPUD Sumbar Berkampe Diawal Waktu (Mimbar Minang, Edisi 16-22 Mei 2005)
• Komisi 'Berotot' Kecil dengan Tugas Besar (Mimbar Minang, edisi 9-15 Mei 2005)
• Pendidikan dan Harga Diri, Haluan, Rabu 13 April 2005.
• Republik Harakiri dan Republik Para Nabi dalam Konstitusi (Serambi Minang, 12 April 2005)
• Menghidupkan Kembali 'Ruh' Reformasi Konstitusi (Haluan, Senin, 4 April 2005)
• Sanksi Pilkada di Awal Waktu (Serambi Minang, edisi minggu ke III, 21-27 Maret 2005)
• Kampanye di Kampus, Antara Perjuangan Idealisme dan Kepentingan Semu (Padang Ekspres, Minggu, 28 Maret 2004)
• Mengincar Kursi Unand Melalui Taktik Pengunduran Diri, Buletin Gema Justicia, edisi Mei 2004)
• Menuju Pendewasaan Sistem Ketatanegaraan Pemerintahan Mahasiswa (Transformatif BEN KM UA, edisi Tahun 2002).
Demikianlah profil dan karier Feri Amsari, salah satu pemeran film Dirty Vote yang jadi sorotan.
Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari
