Infografis
Suara.com - Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengkritik Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI-Polri. Ketua Umum PDIP itu meminta dua instansi ini tak mengintimidasi rakyat di Pilpres 2024.
Tak hanya dudung, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak juga ikut angkat bicara terkait hal tersebut. Sentilan mereka terhadap Megawati lantas membuat rekam jejak keduanya yang berbeda itu turut menerima sorotan.
Beda Rekam Jejak Dudung dan Maruli
Dudung Abdurachman ditunjuk Jokowi sebagai KSAD pada 17 November 2021 dan berakhir pada 23 Oktober 2023. Saat itu, ia dengan pangkat Letjen menggantikan posisi Andika Perkasa yang akan menjadi Panglima TNI.
Sebelum itu, Dudung sempat menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono. Adapun ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988.
Kariernya di dunia militer diawali dengan menjadi Dandim 0406/Musi Rawas di Sumatera Selatan. Dudung juga pernah dua kali menjabat Komandan Kodim. Lalu, ia ditugaskan sebagai Aspers Kasdam VII/Wirabuana.
Setelah itu, Dudung diangkat menjadi Danrindam II/Sriwijaya dan dipromosikan untuk jabatan Dandenma Mabes TNI. Kemudian, pada tahun 2015-2016, ia dipercaya untuk menduduki posisi Wagub Akmil.
Dudung juga kerap menjadi Staf Khusus KSAD dan Wakil Asisten Teritorial (Waaster) KSAD. Ia juga sempat menjabat Pangdam Jaya sejak 27 Juli 2020 setelah berkarier sebagai Gubernur Akmil periode 2018-2020.
Dudung kian dikenal usai menurunkan baliho dukungan terhadap Habib Rizieq di Jakarta. Saat itu, ia sempat mengancam akan membubarkan FPI karena dianggap menyebabkan kerumunan ketika pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jokowi Ugal-ugalan Soal Bansos, Sri Mulyani dan Megawati Bertemu Empat Mata
Lalu, di tahun 2021, Dudung menyelesaikan kasus 11 orang debt collector atau penagih utang yang menghalau seorang anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) di Tol Kota Barat-Jakarta Utara. Hal ini pun sempat ramai di media sosial.
