Cek Fakta
Suara.com - Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengkritik Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI-Polri. Ketua Umum PDIP itu meminta dua instansi ini tak mengintimidasi rakyat di Pilpres 2024.
Tak hanya dudung, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak juga ikut angkat bicara terkait hal tersebut. Sentilan mereka terhadap Megawati lantas membuat rekam jejak keduanya yang berbeda itu turut menerima sorotan.
Beda Rekam Jejak Dudung dan Maruli
Dudung Abdurachman ditunjuk Jokowi sebagai KSAD pada 17 November 2021 dan berakhir pada 23 Oktober 2023. Saat itu, ia dengan pangkat Letjen menggantikan posisi Andika Perkasa yang akan menjadi Panglima TNI.
Baca Juga: Jokowi Ugal-ugalan Soal Bansos, Sri Mulyani dan Megawati Bertemu Empat Mata
Sebelum itu, Dudung sempat menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono. Adapun ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988.
Kariernya di dunia militer diawali dengan menjadi Dandim 0406/Musi Rawas di Sumatera Selatan. Dudung juga pernah dua kali menjabat Komandan Kodim. Lalu, ia ditugaskan sebagai Aspers Kasdam VII/Wirabuana.
Setelah itu, Dudung diangkat menjadi Danrindam II/Sriwijaya dan dipromosikan untuk jabatan Dandenma Mabes TNI. Kemudian, pada tahun 2015-2016, ia dipercaya untuk menduduki posisi Wagub Akmil.
Dudung juga kerap menjadi Staf Khusus KSAD dan Wakil Asisten Teritorial (Waaster) KSAD. Ia juga sempat menjabat Pangdam Jaya sejak 27 Juli 2020 setelah berkarier sebagai Gubernur Akmil periode 2018-2020.
Dudung kian dikenal usai menurunkan baliho dukungan terhadap Habib Rizieq di Jakarta. Saat itu, ia sempat mengancam akan membubarkan FPI karena dianggap menyebabkan kerumunan ketika pandemi Covid-19.
Baca Juga: Menko Airlangga Tepis Omongan Hasto soal Sri Mulyani Bertemu Megawati untuk Bicarakan Isu Mundur
Lalu, di tahun 2021, Dudung menyelesaikan kasus 11 orang debt collector atau penagih utang yang menghalau seorang anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) di Tol Kota Barat-Jakarta Utara. Hal ini pun sempat ramai di media sosial.
Beralih ke Maruli Simanjuntak, ia adalah menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai KSAD pada 29 November 2023 lalu. Ia menggantikan posisi Agus Subiyanto yang diangkat menjadi Panglima TNI.
Lulus dari Akmil pada 1992, Maruli bertugas di satuan tempur kecabangan infanteri di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra. Sementara posisi strategis mulai diembannya pada tahun 2002 silam.
Saat itu, ia dipercaya menjadi Komandan Detasemen Tempur (Dandenpur) Cakra. Kemudian, pada tahun 2005-2008, Maruli kembali ke Kopassus dan ditunjuk sebagai Perwira Bantuan Madya Operasi Kopassus.
Selain itu, Maruli Simanjuntak juga pernah menjadi Komandan Batalyon 21 Grup 2 Kopassus, Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, hingga Wakil Komandan Grup 1 Kopassus/Para Komando.
Tak ketinggalan, ia turut dipercaya menjadi Komandan Grup 2 Kopassus/Sandhi Yudha pada periode 2013-2014, Komandan Grup A Paspampres pada 2014 sampai 2016, serta Danrem 074/Warastratama Surakarta.
Maruli lalu menjadi Wakil Komandan Paspampres pada 2017-2018, Komandan Paspampres 2018-2020 dan Pangdam IX/Udayana 2020-2022. Sementara jabatan terakhirnya sebelum KSAD adalah Pangkostrad.
Ia kerap menuai prestasi saat menjadi Pangdam IX/Udayana, yang membawahi wilayah Bali, NTB, dan NTT. Saat itu, ia mengerahkan pasukannya mencari sumber-sumber air dan memasang pompa untuk membantu warga di sana.
Sentilan Dudung dan Maruli Soal Netralitas TNI-Polri untuk Megawati
Dudung Abdurachman menyentil pidato Megawati Soekarnoputri, yang dinilai tendensius menyinggung netralitas TNI-Polri di Pilpres 2024. Ia menyebut Mega seharusnya turut membawa nama lembaga Badan Intelijen Negara (BIN).
"Kemarin enggak dibilang juga, BIN-nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ujar Dudung usai hadir sebagai salah satu pendukung Prabowo-Gibran dalam debat terakhir Pilpres di JCC, Minggu (4/2/2024).
Sementara itu, Maruli Simanjuntak memastikan netralitas TNI-Polri pada Pilpres 2024 ini tetap terjaga. Kemudian, jika memang ditemukan hal-hal yang menyimpang, ia pun menyarankan untuk membuat laporan.
"Kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada. Kalau menganggap bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu banyak, sampaikan saja," kata Maruli di Balai Kartini, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Maruli lantas menyinggung soal dokumen Pakta Integritas terkait dukungan untuk paslon besutan PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sempat viral. Meski tidak ada yang melaporkan hal ini, TNI AD, kata dia, tetap mengusut kasus tersebut.
"Tentang Papua kejadian (Pakta Integritas dukungan untuk Ganjar-Mahfud) di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan. Tapi ada perkembangan. Ini kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung. Itu kalau memang ada bukti," ucap Maruli.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
