Infografis
Hakim Estiono dalam putusannya menjelaskan, bahwa ada sejumlah poin pertimbangan. Salah satunya, hakim melihat penetapan status tersangka dilakukan KPK tanpa didasari dengan minimal dua alat bukti terkait.
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan penetapan tersangka atas Wamenkumham Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal tersebut diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, pada selasa (30/1).
Hakim Estino mengatakan bahwa putusan yang menyatakan penetapan Eddy sebagai tersangka kini tidak sah dengan didasarkan pada Pasal 12 A atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Menurut Estiono putusan tersebut dengan tegas menyatakan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tidak melalui prosedur di Kemenkumham dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hakim pun sama sekali tidak menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
