Infografis
Suara.com - Duo aktivis kondang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kini bisa menghela nafas lega usai divonis bebas oleh majelis hakim dalam kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Keduanya telah bergulat panjang dengan 'Lord Luhut' usai terjerat kasus hukum atas konten mereka yang menyinggung sang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).
Namun, Haris dan Fatia masih harus mengikuti proses hukum yang masih berlanjut. Sebab diketahui, Luhut memberikan sinyal halus bahwa dirinya akan mengajukan banding terkait keputusan hakim yang membebaskan duo Haris dan Fatia.
Lantas, bagaimana awal mula Haris dan Fatia dipolisikan langsung oleh 'Lord Luhut'?
Baca Juga: Eskpresi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Usai Divonis Bebas di Kasus Lord Luhut
Mari mengulas kembali perjalanan kasus Lord Luhut yang menimpa Haris-Fatia.
Bermula dari konten: Singgung Luhut dan Papua
Haris dan Fatia sempat tampil bersama dalam sebuah konten berjudul “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada” yang diunggah pada Agustus 2021 silam.
Video tersebut menyinggung bahwa Luhut memiliki bisnis di tambang Blok Wabu melalui kepemilikan saham Toba Sejahtera Group.
Haris-Fatia enggan minta maaf, Luhut terpaksa ambil jalur hukum
Baca Juga: Divonis Bebas Kasus Lord Luhut, Haris dan Fatia: Kita Menang, Hidup Rakyat!
Video tersebut akhirnya sampai ke Luhut. Luhut sontak menyurati Haris dan Fatia usai melihat video itu untuk menuntut permohonan maaf secara publik.
Namun, Haris dan Fatia emoh untuk meminta maaf dan tetap menanyangkan video tersebut. Luhut akhirnya terpaksa untuk melayangkan laporan ke Haris dan Fatia pada Rabu (22/9/2021) silam.
Laporan tersebut diproses dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 22 September 2021.
Luhut kerap mangkir hingga pakai 'senjata' pamungkas
Publik yang mengikuti kasus ini tentu sudah paham dengan bagaimana sikap Luhut kala kasus bergulir.
Sang Menko Marves beberapa kali mangkir dan absen dari sidang-sidang awal. Salah satunya yakni kala sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (29/5/2023).
Haris bahkan waktu itu mempertanyakan mengapa Luhut bisa absen dan sidang tetap berlangsung.
"Barangkali majelis bisa menginformasikan kepada saya, setidak-tidaknya ke luar negerinya ke mana? Kok lama sekali nggak pulang-pulang? Terus tugas negaranya itu ngapain? Bikin apa?" ucap Haris kepada majelis hakim, Senin (29/5/2023).
Setelah lama tak muncul, Luhut akhirnya menunjukkan diri di persidangan. Luhut tak main-main kala mengikuti sidang. Ia kerap mengeluarkan 'senjata pamungkas' untuk membuat hakim yakin akan kesalahan Haris.
Salah satu upaya Luhut mengungkap isi percakapannya dengan Haris yang sempat memintanya terkait saham tambang di Papua.
Luhut dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023) tersebut juga mengungkap ia dan Haris dahulu punya hubungan baik. Luhut juga mengaku ia membantu Haris dalam mengejar gelar doktor ke Harvard.
Haris-Fatia bebas, Luhut bakal ajukan banding?
Haris dan Fatia akhirnya dinyatakan bebas usai pergulatan lama dengan sang Menko Marves.
Ketua Majelis Hakim, Cokorda Gede Artahana membacakan vonis bebas terhadap kedua aktivis tersebut dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (8/1/2024).
"Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari semua dakwaan. Membebaskan terdakwa Fatia Maulidiyanty dari semua dakwaan," kata Hakim Cokorda.
Luhut melalui keterangan juru bicaranya, Jodi Mahardi, Senin (8/1/2024) mersepons vonis hakim tersebut.
Sang Menko Marves menyatakan dirinya menghormati keputusan hakim. Namun, ia berharap prosesi hukum masih bisa berlanjut.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Penuntut Umum atas proses yang akan diambil berikutnya. Kami percaya bahwa Penuntut Umum akan melanjutkan proses hukum ini dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ungkap Jodi.
Pasalnya, Luhut menilai majelis hakim tak mempertimbangkan beberapa fakta hukum.
"Kami juga menyayangkan bahwa ada beberapa fakta dan bukti penting selama persidangan yang tampaknya tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim," jelas Luhut.
Kontributor : Armand Ilham
