Infografis
Suara.com - Debat capres yang ketiga telah berlangsung kemarin pada Minggu (7/1/2024). Acara tersebut digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta.
Tentu saja dalam debat itu tak luput dari pernyataan panas yang dilontarkan masing-masing capres. Salah satunya ketika membahas mengenai konflik Laut China Selatan.
Ketiga capres, Anies, Prabowo dan Ganjar saling lempar argumen mengenai masalah Laut China Selatan. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia wajib memiliki pertahanan yang kuat untuk hadapi konflik ini.
Namun, sebelum membahas mengenai solusi dari konflik LCS ini. Mari kita telaah dulu konteks apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana.
Baca Juga: Prabowo Subianto Kecewa Diserang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Soal Pertahanan
Apa yang terjadi di Laut China Selatan?
Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.
Mengutip dari buku berjudul 'KONFLIK LAUT CHINA SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KAWASAN' yang ditertibkan P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika menyebut bahwa sudah sejak lama bentangan laut Cina Selatan jadi konflik antar negara.
Beberapa negara, seperti Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia, yang bukan negara pengklaim, menjadi terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut China Selatan muncul pada 2012.
Konflik antarnegara yang terlibat saling klaim kepemilikan atas pulau-pulau (kepulauan) di sana (claimant states) baru muncul di dasawarsa 1970, dan berulang kembali di dasawarsa 80, 90 hingga 2010 ini.
Baca Juga: Prabowo Capres Paling Populer di Medsos Usai Debat Capres Ketiga
Namun, tidak dapat disangkal di masa lalu, penguasapenguasa tradisional dari Tiongkok (China) dan Vietnam, dan negara-negara baik yang terlibat saling klaim sekarang maupun tidak itu, pernah terlibat memperebutkan kontrol atas wilayah perairan di sana.
Penyebab sengketa Laut China Selatan
Awal mula sengketa ini tentu tidak luput dari klaim sepihak dari negara kawasan, termasyk China dalam hal kepemilikan wilayah perairan tersebut.
Klaim tersebut berawal dari China pada tahun 1947 yang memproduksi peta LCS dengan 9 garis putus-putus dan menyatakan wilayah yang masuk dalam lingkaran garis tersebut, termasuk Kepulauan Spartly dan Paracel.
Peta tersebut lantas ditegaskan kembali oleh Partai Komunis yang berkuasa pada 1953. Klaim ini pun tak luput dari aspek historis China Kuno mulai dari Dinasi Han yang berkuasa pada abad 2 SM sampai Dinasi Ming dan Dinasi Qing abad 13 SM.
Guna menjaga klaimnya atas LCS, China kini agresif membangun fasilitas militer, mendirikan pulau buatan, dan menempatkan kapal-kapal perangnya di wilayah perairan tersebut.
Selain itu, ketegangan kembali terpantik ketika China mengeklaim atas 80-90 persen wilayan di Laut China Selatan.
Sementara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam yang mendasarkan pada aturan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
Mengapa Laut China Selatan jadi rebutan?
Merujuk pada laporan Kementerian Pertahanan China (MOD) LCS adalah wilayah startegis baik secara perdagangan ekonomi dan kepentingan militer.
Laut China Selatan diketahui menjadi salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia dan menjadi sub-wilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Menurut CFR Global Conflict Tracker, total nilai perdagangan yang melintasi kawasan ini pada 2016 mencapai US$3,37 triliun. Bahkan perdagangan gas alam cair global yang transit melalui Laut China Selatan pada 2017 sebanyak 40 persen dari total konsumsi dunia.
Perairan ini juga kaya akan sumber daya hasil laut. Laut China Selatan dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan, serta 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di perairan ini.
Secara militer, laporan MOD menyatakan penguasaan LCS memungkinkan Tiongkok untuk membangun dan mengembangkan pangkalan militer sebagai persiapan melawan pesaing regional eksternal seperti Amerika Serikat.
Kehadiran militer China di LCS akan mencegah akses musuh dan potensi serangan militer ke Tiongkok di masa depan.
