Infografis
Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja dijatuhkan sanksi peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini terjadi usai ia melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu satu Rahmat Bagja dalam perkara nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 atau perkara nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)," ujar Ketua Majelis Hakim Heddy Lugito, Jumat (8/12/2023).
Rahmat melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 11 huruf c, dan Pasal 15 huruf f dan Pasal 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Adapun ia empat kali mengubah jadwal seleksi Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu, bahkan dua kali itu membuat Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima sorotan dari publik. Tak terkecuali informasi mengenai profilnya yang turut menuai rasa penasaran dan dicari.
Baca Juga: Pemungutan Suara di Hong Kong dan Macau Rentan Kecurangan, Bawaslu Akan Awasi Seluruh Prosesnya
Profil Rahmat Bagja
Rahmat Bagja lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 10 Februari 1980. Dengan kata lain, usianya saat ini menginjak 43 tahun. Ia diketahui merupakan lulusan program S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2003 silam.
Kemudian, ia melanjutkan studi S2 Hukum di Utrecht University, Belanda lalu lulus pada tahun 2009. Rahmat setelahnya sempat mendaftar S3 Ilmu Hukum di UI. Namun, program yang dijalani sejak 2010 ini tak diselesaikan.
Rahmat memilih menjalani program doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas (Unand), Padang. Pendidikan ini diambilnya pada tahun 2020 lalu dan masih berlangsung hingga kini. Di masa mudanya, ia juga aktif berorganisasi.
Tercatat dirinya pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum UI (2001-2002). Adapun sebelumnya, Rahmat Bagja juga sempat ditunjuk sebagai Ketua Umum Komisariat HMI FHUI (2000-2001).
Baca Juga: KASN Prediksi Pelanggaran Netralitas ASN Hingga 10 Ribu Kasus di Pemilu 2024, Begini Kata Bawaslu
Selain itu, ia juga menjadi Wakil Koordinator Lembaga Pengelolaan Kader HMI Cabang Depok. Posisi ini Rahmat emban bersamaan dengan jabatan Wakil Sekretaris Umum PTKP HMI Cabang Depok (2001-2003).
Ia bahkan pernah menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia (ISMAHI). Organisasi ini mewadahi seluruh Senat Mahasiswa/BEM Fakultas Hukum di Indonesia pada tahun 2002-2004.
Beralih ke karier, Rahmat Bagja sempat menjadi Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan DPR RI pada periode 2004-2017. Lalu, di tahun 2006-2017, dirinya juga aktif sebagai dosen Universitas Al-Azhar Indonesia.
Baru lah pada 2017, Rahmat mulai berkarier di Bawaslu dengan menjadi Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Selang lima tahun, pada April 2022, ia dipilih untuk menjabat Ketua Bawaslu sampai 2027 mendatang.
Rincian Jadwal Seleksi yang Diubah Ketua Bawaslu
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dijatuhkan sanksi peringatan usai empat kali mengubah jadwal seleksi Bawaslu. Pertama, ia memperpanjang masa pendaftaran yang semula 13-15 Juni 2023 diubah menjadi 13-21 Juni 2023.
Kedua, mengatur perubahan jadwal pengumuman lulus tes tertulis dan tes psikologi yang awalnya 10-11Juli 2023 menjadi 10-13 Juli 2023. Lalu, mengubah tes kesehatan yang semula 12-14 Juli 2023 menjadi 14-18 Juli 2023.
Ketiga, ia mengubah jadwal pengumuman calon anggota terpilih dan pelantikan anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. Di mana seharusnya dilaksanakan pada 12 Agustus 2023 menjadi 14 Agustus 2023.
Keempat, mengubah jadwal anggota terpilih dan pelantikan menjadi 16-20 Agustus. Padahal, masa jabatan periode 2018-2023 adalah 14 Agustus 2023. Namun, ia memilih anggota pada 18 Agustus 2023 dan melantik pada 19 Oktober.
DKPP menilai Rahmat Bagja melanggar kode etik dengan tidak konsisten melaksanakan tahapan sesuai jadwal yang ditentukan. Untuk itu, tindakan ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terhadap proses seleksi.
Tak hanya itu, DKPP juga menganggap perubahan sebanyak empat kali yang dilakukan Rahmat merupakan bentuk ketidakprofesionalan. Tepatnya dalam merencanakan seleksi calon anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
