Suara.com - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu membuat geger warganet usai membagikan 177 sepeda motor untuk kebutuhan dinas para lurah di daerahnya. Konon anggarannya mencapai Rp7,931 miliar alias hampir Rp8 miliar untuk membelikan sepeda motor jenis Honda Vario 160.
Besarnya anggaran membuat warganet ramai-ramai melempar curiga. Misalnya saja akun X @rafliarza yang mencurigai kejanggalan dana sampai sebesar Rp2,7 miliar.
“Terlihatnya murah ya, coba dibagi deh. Rp 8 miliar dibagi 177 itu Rp45.197.741. Sedangkan Harga Vario Baru tipe tertinggi adalah Rp29.510.000,” tulis @rafliarza, dikutip pada Selasa (5/12/2023).
“Anggap gak dapet diskon, beli harga retail. 15.687.00-0nya lagi kemana? Ini kalau pemotor, total 177 jadi Rp2.776.730.157 kemana?” sambungnya.
Baca Juga: Diborong Wali Kota Semarang, Ini Spesifikasi dan Harga Honda Vario 160 yang Viral
Ini hanya salah satu dari banyaknya komentar miring yang dilontarkan warganet menyusul pemberitaan pengadaan sepeda motor untuk dinas lurah di Kota Semarang yang menghabiskan Rp8 miliar.
Karena itulah Hevearita kini mengklarifikasi kabar menghebohkan tersebut. Politikus PDI Perjuangan tersebut mengoreksi anggaran yang dipakai untuk sepeda motor, yakni sebesar Rp4,7 miliar.
“Melihat dari berita-berita yang mungkin viral, saya mungkin membacanya keseluruhan Rp7,931 miliar. (Anggaran setiap sepeda motor) harga dealer itu Rp26.566.732 sehingga total anggaran Rp4.702.311.564,” ucapnya pada Senin (4/12/2023).
Sisa anggarannya, menurut Ita, dipakai oleh Bagian Rumah Tangga Pemkot Semarang untuk mengadakan barang-barang lain demi kepentingan masyarakat, seperti televisi dan alat pemadam api ringan (APAR).
Ita berdalih bahwa televisi layar datar yang dipakai untuk pemandu informasi masyarakat di Balai Kota Semarang sudah buram karena durasi pemakaian. Sedangkan tabung APAR sudah tidak diganti sejak tahun 2004.
Baca Juga: Viral Vario Merah untuk Ratusan Lurah Semarang, Wali Kota: Harga Total Rp 4,7 Miliar
“Juga motor lurah itu sudah dipakai sejak 2014. Bayangkan sudah hampir sembilan tahun belum diganti, mengingat sekarang ini mau tidak mau lurah harus sering terjun ke lapangan,” terang Ita.