Pentingnya Mengetahui Rekam Jejak Partai Politik

Rabu, 29 November 2023 | 13:49 WIB
Pentingnya Mengetahui Rekam Jejak Partai Politik
Kirab Bendera Partai Politik Peserta Pemilu saat Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (27/11/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Belum lama ini, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memilih pemimpin yang punya pengalaman dan rekam jejak yang jelas. Bukan hanya menguasai teori saja.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pengarahannya dalam acara Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Saya selalu bilang, kalau nanti ngomongin itu, pilihlah yang baik, yang bisa memimpin, yang menaungi rakyat semuanya, yang track record politiknya bukan hanya teori tetapi punya pengalaman," kata Megawati.

Menurutnya, hal tersebut perlu disampaikan agar rakyat mendapatkan pendidikan politik.

Baca Juga: Jokowi Respons Tudingan Megawati Yang Sebut Penguasa Mirip Orba

"Jadi kalau mau memilih pemimpin, apa sih yang dilihat? Lho la iya, karena apa? Karena rakyat itu juga harus diberi pendidikan dong. Jangan hanya untuk supaya dia nyoblos," tuturnya.

Mengetahui rekam jejak pemimpin negara memanglah hal yang penting. Namun, dalam pemilihan umum mengetahui rekam jejak partai politik juga penting loh. Berikut ulasannya.

Pentingnya Mengetahui Rekam Jejak Partai Politik

Rekam jejak partai politik penting untuk diperhatikan karena beberapa alasan. Pertama, hal itu menunjukkan konsistensi partai tersebut dalam menjalankan visi dan misinya.

Kedua, rekam jejak menunjukkan komitmen partai tersebut terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan. Selain itu, rekam jejak menunjukkan integritas partai tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Juga: Video Megawati Teriak-teriak Sebut Penguasa Orba, Warganet: Redbull Sudah Ngebul

Berikut adalah rekam jejak partai yang perlu dipertimbangkan:

1. Bisa dilihat dari bagaimana suatu partai menjalankan pemerintahan. Ini adalah pertimbangan untuk rakyat yang ingin melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan partai tersebut.

2. Apakah suatu partai memperjuangkan hak-hak rakyat. Tentu saja pertimbangan ini sangatlah penting, lantaran tujuan dari dibentuknya partai untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi perhatikanlah cara kerja mereka menjalankan kepentingan rakyat atau tidak.

3. Partai yang memiliki rekam jejak baik dalam melawan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah cita-cita semua masyarakat.

4 Mekanisme yang Dipakai Partai Politik Dalam Menggunakan Kekuasaan

Selain itu, partai politik di Indoensia juga memiliki kekuasaan yang sangat besar. Berikut ulasan mengenai 4 mekanisme yang dipakai partai politik dalam menggunakan kekuasaan mereka.

1. Suara anggota DPR sering menjadi agend Partai Politik

Merujuk dari laman Bijak Memilih, partai politik biasanya membentuk fraksi atau bisa disebut geng partainya sendiri di DPR. Hal itu pun kerap memengaruhi suara anggota DPR di dalamnya dalam menuntukan suatu kebijakan.

2. Pimpinan partai politik bisa mengganti anggota parlemen lewat pergantian antar waktu

Pimpinan Partai Politik ternyata bisa mengganti anggota parlemen di tengah masa jabatan. Hal itu pun ada pada UU No. 17 tahun 2014 yang membuat ada beberapa alasan untuk menjustifikasi Pergantian Antar Waktu.

Ada salah satu pasal yang ambigu sehingga memberikan kekuasaan penuh pada pimpinan partai untuk menggunakan PAW kapanpun.

3. Parpol berperan besar sebagai kendaraan untuk membiayai pemilu

Partai bisa menjadi jembatan calon anggota DPR dalam mencari dana yang tidak bersumber dari korporasi. Maka dari itu, partai politik dengan dukungan dana yang besar berpeluang untuk memenangkan sebuah Pemilu.

4. Pimpinan parpol sangat berkuasa untuk menentukan calon kandidat pemimpin

Pimpinan parpol memiliki kekuasaan untuk menentukan calon kandidat Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, hingga mengusulkan nama menteri kepada Presiden (setelah Presiden terpilih tentunya).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI