Infografis
Suara.com - Eks Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai Nawawi Pomolango cocok menggantikan Firli Bahuri. Nawawi sendiri memang sudah ditunjuk menjadi Ketua KPK sementara.
Terkait kecocokan itu, Yudi mengaku mengenal sosik Nawawi karena pernah bekerja sama pada 2019-2021. Menurutnya, mantan hakim tipikor ini yang terbaik di antara empat pimpinan KPK dan memiliki kompetensi tinggi.
“Sosok ini (Nawawi) memang terbaik di antara empat orang pimpinan yang tersisa. Dalam sisi keilmuan, Nawawi mempunyai kompetensi tinggi karena mantan hakim tipikor,” ungkap Yudi kepada wartawan, Sabtu (25/11/2023).
Di kalangan pegawai, Nawawi juga diterima dan dipercaya. Lalu, yang terpenting, kata Yudi, Nawawi jauh dari kontroversi. Pernyataannya ini lantas menuai penasaran akan profil Nawawi Pomolango. Berikut informasinya.
Profil Nawawi Pomolango
Nawawi Pomolango lahir di Manado, pada 20 Februari 1962 atau saat ini usianya 61 tahun. Ia diketahui tumbuh dan mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di kota kelahirannya.
Sementara masa kuliah, Nawawi isi dengan mengambil jurusan Fakultas Hukum di Universitas Sam Ratulangi. Kemudian, ia melanjutkan program magister atau S2 di Universitas Pasundan untuk belajar hukum pidana.
Nawawi diketahui mengawali kariernya sebagai hakim Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Halmahera Tengah, pada 1992. Di sana, ia bertugas selama empat tahun, sebelum pindah menjadi hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Sulut.
Kariernya sebagai hakim itu berlanjut ke Pengadilan Negeri Balikpapan yang kemudian ditugaskan di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2005. Adapun dirinya kian dikenal saat bertugas di PN Jakpus pada 2011-2013.
Baca Juga: Firli Bahuri Jadi Tersangka Pemerasan, Pimpinan KPK Bakal Rundingkan Pemberian Bantuan Hukum
Selanjutnya, ia menjabat Ketua PN Jakarta Timur pada tahun 2016 dan dipromosikan sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar pada 2017. Kariernya berubah usai ia meraih 50 suara dalam voting Komisi III DPR RI.
