Infografis
Suara.com - Rapat kerja (Raker) yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diwarnai dengan aksi pengusiran terhadap Wamenkumham, Eddy Hiarej. Hal ini pun dilakukan oleh anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman atau kerap dikenal dengan nama Benny Harman.
Benny pun secara terang-terangan menyindir dan meminta Eddy untuk keluar dari ruangan rapat lantaran status Eddy yang baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap.
"Sebelumnya, di hadapan kita semua ini selain ada Pak Menkumham Yassona, ada juga pak Wamenkumham (Eddy Hiarej) Apakah ada yang tidak tahu status beliau (Eddy Hiarej) ini? " tanya Benny dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/11/2023) kemarin.
Tanpa ragu, Benny pun menyebut status Eddy sebagai tersangka.
"Semua pihak seharusnya tahu, Wamenkumham ini statusnya sekarang tersangka. Sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” sambung Benny.
Ia pun secara terang-terangan mengusulkan agar Eddy bisa keluar dari ruangan rapat.
"Sebelum pihak Kemenkumham menjelaskan setiap pertanyaan dari Komisi III, lebih baik dijelaskan status beliau ini. Kalau tidak, kami bisa usulkan supaya yang bersangkutan (Eddy Hiarej) tidak perlu berada di ruangan ini,” ujar anggota Fraksi Demokrat ini. Pernyataan Benny tersebut pun hanya ditanggapi dengan senyuman oleh Eddy Hiarej.
Sindiran Benny Harman tersebut pun banyak dibicarakan oleh publik. Pasalnya, Benny memang dikenal sebagai salah satu politikus yang cukup vokal dan berani bersuara di forum.
Lalu, seperti apa rekam jejak dari Benny Harman? Simak inilah selengkapnya.
Pria dengan nama lengkap Dr. Harman Benediktus Kabur, S.H., M.H. atau akrab dikenal dengan nama Benny Harman ini merupakan salah satu politikus senior Indonesia. Sejak masih berstatus mahasiswa, Benny pun sudah erat dengan dunia politik.
Benny pun berperan sebagai aktivis dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan pernah menjabat Ketua PMKRI Malang pada tahub 1985 hingga 1990. Lulusan sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya ini juga menjadi pendiri sekaligus Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) tahun 1995 hingga 1998.
Sebelum bergabung di Partai Demokrat, Benny sempat bergabung di fraksi Partai FPKPI (Partai Keadilan dan Persatuan) periode tahun 2004 hingga 2009 di DPR RI.
Benny juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III Bidang Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI tahun 2009 hingga 2012.
Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI bidang BUMN, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan DPR RI serta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tahun 2012 hingga 2014.
Benny pun sudah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI sejak tahun 2004. Total Benny sudah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 4 periode. Tak hanya itu, Benny juga pernah mencalonkan diri dalam pemilu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2013 dan 2018.
Kini, Benny pun kembali bergabung dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024.
Kontributor : Dea Nabila
