Infografis
Suara.com - Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kota Depok menuai polemik karena menu yang dianggap tidak layak.
Pasalnya, anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp4,9 miliar, sehingga Pemkot Depok dicecar oleh anggota DPRD.
Anggota Komisi D Qonita Lutfiah menyoroti anggaran yang digunakan dalam program yang dilakukan oleh Dinkes Depok tersebut.
Harusnya, setiap menu yang disajikan dijatah Rp18.000 per porsi. Tapi masyarakat merasa ada kejanggalan terkait menu yang disajikan.
Baca Juga: BRI Life Peduli Anemia dan Stunting Indonesia di Nusa Tenggara Timur
Berikut ini adalah beberapa kejanggalan menu cegah stunting yang dilakukan Pemkot Depok.
1. Menu kurang layak
Kandungan dan gizi dalam menu makanan untuk mencegah stunting dianggap tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima PMT.
Warga mengeluhkan menu tambahan yang diberikan hanya berupa nasi, kuah sayur, tahu kukus, dan kentang.
Menu tersebut dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk balita. Terlebih lagi, menu yang disediakan juga berbeda-beda dari jenis makanannya.
Baca Juga: Detik-detik KPK Geledah Rumah Anggota DPR Sudin di Raffles Hills Cibubur, Terkait Kasus Korupsi SYL?
2. Kemasan terlalu mahal
Tidak hanya kualitas menunya, kemasan juga disebut-sebut terlalu mahal. Sebab, anggaran tertera untuk satu kemasan atau toples makanan senilai Rp21.000.
Anggota Komisi D Babai Suhaimi minta penjelasan terkait penggunaan toples tersebut.
"Ibu jelaskan yang membuat ibu berinisiatif untuk memberikan toples ini?" cecar Babai ke Kadinkes Depok.
3. Ada stiker Wali Kota
Kejanggalan lain yang terjadi dalam program ini juga terdapat stiker Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono.
Stiker tersebut tertempel di tutup toples, padahal anggaran untuk program ini menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan APBD.
4. Ada muatan politis
Di sisi lain, Qonita juga menyoroti para kader puskesmas yang menggunakan pakaian yang warnanya kental dengan salah satu partai tertentu ketika membagikan menu tambahan ke masyarakat.
Menurutnya, foto-foto para kader tersebut sudah tersebar luas sehingga Qonita khawatir jika terjadi percikan-percikan serta isu menjelang tahun politik 2024.
"Banyak sekali foto-foto kader yang menyerahkan menu PMT ini mengenakan afiliasi salah satu partai politik," ucap Qonita.
5. Berganti mitra
Kejanggalan selanjutnya terletak pada mitra yang berubah. Kadinkes Depok Mary Liziawati menuturkan bahwa Pemkot telah mengganti vendor WUB di Kecamatan Tapos karena salah memberi menu tambahan dalam program PMT di sana.
Menurutnya, penggantian vendor adalah imbas dari ketidaksesuaian menu program PMT yang disajikan oleh vendor tersebut di Kecamatan Tapos.
“Ya mereka kan ketidaksesuaian menu hari pertama. Jadi akhirnya dievaluasi, dirasa belum memenuhi ketentuan yang ada," beber Mary.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
