Infografis
Suara.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak meniru pose jari, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh politisi maupun beberapa simpatisan politik tertentu. Jika ketahuan melanggar atau sengaja melakukannya, maka siap-siap sanksi ASN pose jari menanti siapa saja yang melanggarnya.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, peraturan tersebut berhubungan dengan netralitas ASN dalam kegiatan pemilu. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan melakukan Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Kemenpan RB mengimbau kepada semua ASN agar sangat berhati-hati dan cermat dalam berpose jari. Berbagai pose yang menjadi pose jari berbagai partai politik dalam berkampanye diharapkan tidak untuk ditiru maupun dilakukan dalam berbagai kesempatan," kata Averrouce saat dikonfirmasi pada Kamis (16/11/2023).
"Kita berharap bahwa netralitas menjadi hal utama yang penting dan harus terus dilakukan sehingga pelaksanaan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Selain itu, Averrouce juga mengingatkan terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menpan RB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi ASN (KASN), dan juga Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang telah ditandatangani pada tahun 2022.
Surat tersebut mengatur tentang bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN berupa pemberian dukungan melalui postingan di media sosial yang bisa diakses oleh publik. Adapun pemberian dukungan yang dimaksud berupa mengunggah foto bersama dengan calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif, maupun calon kepala daerah yang dilengkapi dengan sebuah simbol dukungan tertentu.
Seperti diketahui, aturan itu tertuang pada poin ketujuh dalam lampiran SKB yang mengatur pelanggaran disiplin. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa ada sanksi yang akan menjerat ASN jika terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi ini berupa hukuman disiplin yang berat tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021.
Sanksi ASN Pose Jari
Pada pasal 8 PP Nomor 94 dijelaskan jenis hukuman disiplin berat ini terdiri dari tiga hal, antara lain yaitu:
Baca Juga: Dua Pilot Garuda Pose Tiga Jari Bareng Mahfud MD Berujung Dipanggil Dirut, TPN Ganjar Bilang Begini
1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah dalam kurun waktu selama 12 bulan.
2. Pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana dalam waktu 12 bulan.
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas keinginan sendiri sebagai seorang PNS.
