Infografis
Suara.com - Anwar Usman tak tinggal diam kala dirinya dituding terlibat terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) yang membuat dirinya berakhir dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Anwar dituding melakukan konflik kepentingan kala memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait gugatan usia minimal capres-cawapres. Ia dinilai memuluskan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakannya untuk mencalonkan diri sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
Anwar menegaskan bahwa MK sarat akan konflik kepentingan sejak lembaga tersebut lahir. Bahkan, ia juga mengklaim bahwa rekan-rekannya sesama Hakim Konstitusi juga kerap terlibat conflict of interest.
Sosok yang disinggung oleh Anwar meliputi Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelva hingga Arief Hidayat.
Bahkan, sosok Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga turut disinggung oleh Anwar Usman.
Anwar Usman singgung putusan Jimly Asshiddiqie
Anwar kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023) membongkar borok Jimly Asshiddiqie pada 2003 lalu yang membuat keputusan sarat akan konflik kepentingan.
Keputusan yang dimaksud adalah Putusan Nomor 004/PUU-1/2003, Putusan 066/PUU-II/2004, dan Putusan Nomor 5/PUU- IV/2006 yang membatalkan Pengawasan KY Terhadap Hakim Konstitusi.
Bukan hanya Jimly, Anwar juga menyinggung keputusan yang dibuat oleh Mahfud MD yakni Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, kemudian Putusan Nomor 49/PUU- IX/2013.
Baca Juga: Gibran Lolos Jadi Cawapres Lewat Putusan MK, Warga: Republik Rasa Monarki
Anwar menuding sang Menko Polhukam terlibat dalam konflik kepentingan lantaran keputusan tersebut pada akhirnya berujung ke perubahan usia minimal Hakim Konstitusi. Kala itu, sosok Saldi Isra yang merupakan kolega Mahfud MD belum mencapai usia minimal.
