Infografis
Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto ditunjuk menjadi calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia akan menggantikan Laksamana Yudo Margono yang pensiun pada 26 November 2023 mendatang. Penunjukkan tersebut tentu mengejutkan banyak pihak.
Bagaimana tidak, Agus Subiyanto baru saja ditetapkan sebagai KSAD pada akhir Oktober lalu. Namun, belum sepekan, ia ditunjuk untuk menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksmana Yudo. Hal ini lantas memunculkan adanya dugaan nepotisme dalam penunjukkan oleh Jokowi tersebut.
Ada Dugaan Nepotisme
Keputusan pencalonan Agus oleh Jokowi diduga mengandung nepotisme. Hal ini dikarenakan keduanya yang sudah sejak lama menjalin hubungan dekat. Tepatnya saat Agus menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009-2011. Pada periode ini, Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo.
Atas dasar itu, selain sarat nepotisme, pencalonan Agus juga dipandang sebagai dimensi politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, ia baru saja dilantik Jokowi menjadi KSAD untuk menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman, pada Rabu (25/10/2023).
Namun, belum sepekan, Jokowi mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Di mana pada Selasa (31/10/2023), ia mengumumkan pencalonan tunggal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Ia pun berdalih bahwa Agus memenuhi kriteria meski belum lama mengemban tugas sebagai KSAD.
"Sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Beliau juga (sebelumnya) Wakil KSAD, kemudian menjadi KSAD.Jadi kalau melihat jam terbangnya di teritorial, kemudian di adminstratif, akademis semuanya memenuhi (kriteria) semuanya," kata Jokowi dalam keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Usai pencalonan Agus dikirim ke DPR, tahap selanjutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan. Ia dikabarkan akan diuji oleh Komisi I DPR pada 14 November 2023. Meski begitu, kepastian jadwalnya masih menunggu keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus). Namun, yang pasti sebelum 21 November.
Dugaan adanya nepotisme itu diendus Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Lalu, dikatakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur yang mewakili koalisi, latar belakang hubungan dekat Jokowi dan Agus yang menyokong dugaan tersebut.
Baca Juga: Jenguk Doni Monardo di RS, Jokowi Hanya Bisa Lihat dari Luar Ruangan
Menurutnya, pergantian panglima kali ini dengan jelas mereduksi kebutuhan regenerasi dan rotasi di tubuh TNI. Di mana di dalamnya diwarnai tujuan dan motif tertentu yang mengacu pada politik praktis. Hal ini dinilainya berkaitan dengan kepentingan Jokowi sekaligus memenangkan Prabowo-Gibran.
Oleh sebab itu, Isnur mengingatkan, pertimbangan pemilihan calon Panglima TNI harus benar-benar didasarkan pada kepentingan rotasi dan regenerasi di dalam tubuh TNI. Bukan malah dilihat dari kedekatan personal atau kepentingan politik karena dinilai ada penyalahgunaan oleh Jokowi.
"Kami memandang nama Agus Subiyanto rentan dimensi politisnya. Usulan nama itu juga punya potensi besar disalahgunakan Presiden (Jokowi) untuk kontestasi Pemilu 2024," ujar Isnur dalam keterangan resminya, Senin (6/11/2023).
Dipilih Jadi KSAD Hanya untuk Memuluskan Jalan sebagai Panglima TNI
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga memberikan kritik terhadap pengangkatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai KSAD. Menurut pandangan mereka, hal tersebut tampak hanya sekadar formalitas untuk memuluskan rencana dirinya yang menjadi calon tunggal Panglima TNI.
"Pelantikannya sebagai KSAD nampak hanya 'formalitas' semata dan dilakukan hanya untuk memuluskan rencana penunjukkan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI," demikian isi dokumen milik KontraS berjudul 'Catatan Kritis Calon Panglima TNI', sebagaimana dikutip Suara.com, Senin (6/11/2023).
Dalam hal itu, KontraS juga mengkritik prestasi Agus yang sejauh ini belum terlihat selama beberapa hari menjabat KSAD. Oleh karenanya, mereka menganggap penunjukan Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI patut dipertanyakan. Sebab, ia baru saja menjadi KSAD dan belum memberi kontribusi.
"Jenderal Agus belum bisa banyak memberikan sumbangsih dan kontribusi, sehingga dapat dinyatakan bahwa ia belum sepenuhnya 'teruji' dalam mengemban jabatan sebagai KSAD," ujar KontraS.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
