Infografis
Suara.com - Kabar Gibran Rakabuming maju menjadi cawapres di Pilpres 2024 hingga kini masih santer menjadi perbincangan publik. Pasalnya hal itu hingga kini masih menuai pro kontra dari publik.
Tak sedikit yang mengkritik Mahkamah Konstitusi atas putusannya tersebut, apalagi karena Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran.
Salah satu yang mengkritik, yakni eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Secara spesifik Said mengkritik elite Partai Gelora, Fahri Hamzah yang memang berada di koalisi Prabowo-Gibran.
Hal ini bermula dari sebuah artikel media online yang mengutip rasa heran Fahri terhadap Gibran yang seolah disangsikan publik hanya karena dirinya anak Presiden Joko Widodo. Said kemudian mengkritik pernyataan Fahri tersebut.
Baca Juga: Profil Kim Yoon Sol, Penerjemah Megawati Hangestri di Red Sparks yang Curi Perhatian
"Pak @Fahrihamzah yth, apakah karena anak pejabat sehingga aturan harus diubah agar anak pejabat tersebut bisa jadi calon? Ini namanya memaksa rakyat memilih yang sudah dipilih oleh penguasa," cuit Said, dikutip dari akun Twitter-nya, Senin (30/10/2023).
Said kemudian mengaitkan sikap Fahri tersebut dengan sepak terjangnya sebagai salah satu aktivis pada tahun 1998.
"Bapak adalah tokoh anti Kolusi, Korupsi, Nepotisme – sekarang Bapak berubah menjadi pemuja rezim KKN," beber Said.
Cuitan inilah yang kemudian ditanggapi secara langsung oleh Fahri. Dilihat di akun Twitter-nya, Fahri malah menyentil balik sejarah perubahan peraturan pemilu. Pasalnya menurut Fahri, peraturan pemilu pernah diubah demi seorang capres.
"Dulu pernah aturan diubah karena ada 1 capres yang hanya lulusan SMA. Waktu itu abang masih jadi anak buah dia," cuit Fahri menjawab kritikan Said.
Baca Juga: Kecewa Berat, Djarot PDIP Sebut Gibran Contoh Tak Baik: Karena Dapat Karpet Merah, Semua Ditabrak!
Hal ini sontak menimbulkan kegaduhan di tengah warganet yang sekaligus menerka-nerka siapa yang dimaksud oleh Fahri.
Publik sendiri ramai menduga yang dimaksud adalah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Pasalnya Megawati tercatat tidak menyelesaikan pendidikan tingginya di tingkat universitas.
Diketahui, politikus kawakan kelahiran tahun 1947 tersebut menempuh pendidikan dari SD sampai SMA di sekolah Perguruan Cikini Jakarta, yakni dari tahun 1954-1965.
Lalu setelah itu Megawati berkuliah di Fakultas Pertanian di Universitas Padjajaran pada 1965-1967 tetapi tidak selesai. Megawati lalu mencoba berkuliah lagi di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia pada 1970-1972 tetapi tidak selesai.
Lantas kok bisa Megawati menjadi presiden padahal hanya lulusan SMA saja? Berikut ulasannya.
PDIP Pernah Menentang Syarat Capres Harus Sarjana
Syarat tingkat pendidikan memang masuk ke dalam kriteria calon presiden. Di Indonesia hal itu pun sudah diatur pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008, satu dari 18 syarat yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden adalah “berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.”
Jelang Pemilu 2009 keribuatan soal perubahan persyaratan mengenai tingkat pendidikan capres sempat terjadi. Departemen Dalam Negeri menginginkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan minimal strata 1. Namun, usul ini ditolak oleh berbagai partai.
Meski ada undang-undang baru tetap saja syarat pendidikan hanya sampai SMA/Sederajat. Perdebatan ini sempat dituliskan pada buku milik Denny JA dan Frans Surdiasis berjudul Partai Politik Berguguran.
Buku tersebut membahas tingkat pendidikan presiden ini berakar dari Partai Golkar. Mereka lah yang ingin tingkat pendidikan presiden dan wakil presiden minimal sarjana.
Partai Golkar sempat melakukan tawar-menawar dengan PDIP. Meski ada partai lain yang menolak, PDIP tentunya memiliki kepentingan lebih besar karena mereka hendak mengusung Megawati Soekarnoputri yang 'hanya' lulusan SMA. Blio pernah mengenyam pendidikan sarjana namun tidak lulus.
"Apa daya, demi menyelamatkan ketua umum partai dan peluang menjadi presiden kembali di tahun 2004, PDIP akan all out menentang persyaratan itu," tulis Denny dan Frans.
PDIP menilai bahwa syarat tingkat pendidikan ini hanya akal-akalan Golkar saja. Mengingat kala itu ketum Golkar sedang terseret kasus kasus penyelewengan dana nonbujeter Bulog senilai Rp 40 miliar.
Pada akhirnya Partai Golkar memuluskan jalan Megawati untuk mencalonkan diri sebagai presiden dengan tidak mendukung persyaratan pendidikan sarjana, sedangkan PDIP juga mengabaikan larangan pencalonan presiden bagi yang belum dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap.
Maka terbitlah UU Nomor 23 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan minimal bagi presiden dan wakil presiden adalah SMA dan orang yang “tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” bisa tetap mendaftar dan menjadi kepala negara.
Namun, "kompromi politik" antar kedua partai ini ternyata tidak membuahkan hasil yang baik. Keduanya sama-sama gagal dalam Pilpres 2004.
Di sisi lain, sejarah membuktikan peluang lulusan SMA menjadi kepala negara memang sangat kecil. Sepanjang reformasi, belum ada presiden berlatar belakang SMA kecuali Megawati. Pun mulanya Megawati tidak dipilih menjadi presiden melainkan wakil presiden.
Megawati baru menjadi presiden ketika Abdurrahman Wahid alias Gusdur dilengserkan dari kekuasaannya.
Rekam Jejak Megawati Soekarno Putri Menjadi Presiden
Megawati sendiri dikenal sebagai perempuan yang memiliki pengaruh dalam dunia perpolitikan Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Umum PDIP terhitung sejak 1993 silam. Sebagai seorang putri dari tokoh bangsa, Megawati dibekali dengan pendidikan yang mumpuni. Ia diketahui merupakan lulusan dari SMA Perguruan Cikini Jakarta pada tahun 1963-1965.
Megawati kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran pada tahun 1965, tetapi ia tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya.
Megawati pun kemudian memilih untuk mengambil program studi sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, tetapi lagi-lagi ia tidak menyelesaikan pendidikannya tersebut.
Selama Megawati menjabat sebagai Presiden, Megawati berhasil mendapatkan beragam penghargaan, termasuk salah satunya gelar doktor honoris causa yang berhasil didapatkan dari beberapa perguruan tinggi yang ada di luar negeri, seperti Waseda University Jepang, Moscow State Institute of International Relations Rusia, hingga beberapa perguruan tinggi lainnya yang ada di Korea Selatan dan China.
Megawati juga pernah mendapatkan beberapa gelar doktor honoris causa dari lembaga pendidikan di Tanah Air. Pada bulan Agustus 2022, Megawati berhasil mengoleksi 15 gelar Doktor Honoris Causa dan 3 gelar profesor.
