Infografis
Suara.com - Belakangan ini nama Mahfud MD kembali menjadi perbincangan usai menghadiri talkshow Andy F Noya. Pasangan cawapres Ganjar Pranowo ini sempat terbawa emosi gegara kerap disebut sebagai petugas partai.
Hal itu bermula ketika Mahfud MD membahas mengenai zaken kabinet. Ia mengaku pada kontrak politiknya dengan Ketum PDIP terdapat zaken kabinet yang ia idamkan.
"Dalam kontrak politik kami itu ada kata zaken kabinet. Kalau zaken ini tidak bisa sembarangan," tutur Mahfud di hadapan jurnalis Andy F Noya.
Meski begitu, Mahfud tidak menampik bahwa kabinetnya nanti tetap akan mendahulukan orang-orang dari dalam koalisi.
Baca Juga: Adu Rekam Jejak Ridwan Kamil vs Khofifah, Dibidik Masuk Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud
"Di teman sendiri, kelompok sendiri, itu sudah pasti kan diutamakan daripada kelompok lawan," terang Mahfud.
"Kalau kami menang tentu yang diutamakan kan dari PPP, Hanura, tetapi ada zaken di situ. Tidak sembarang PPP, tidak sembarang Hanura, tidak sembarang Perindo, tetapi yang ahli," lanjutnya.
Bagi Mahfud, kata kunci kabinet idamannya ini adalah mencari tenaga ahli yang diyakininya ada di tubuh partai koalisi pendukung.
"Jangan sembarang orang, itu kata kunci zaken kabinet, yang tadi ditekankan oleh Ibu Mega ketika mengarahkan kami," tegas Mahfud.
Di sisi lain, Andy F Noya tiba-tiba saja menyinggung soal pembicaraan Mahfud MD yang kerap menyebut nama Megawati. Ia pun berasumsi kalau Mahfud sudah tampak seperti petugas partai.
Baca Juga: Kini Berkonflik, Senior PDIP Ganti Salahkan Jokowi Soal Mahfud MD Gagal Jadi Cawapres 2019
Namun, Mahfud MD tampaknya merespon dengan menggebu-gebu. Pasalnya menurutnya tak masalah jika apa yang ia kerjakan sesuai dengan perintah konstitusi yang dimuat di AD/ART partai.
"Memangnya kalau saya petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di AD/ART partai kenapa memangnya?” jelas Mahfud.
"Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, ‘Kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi dan UUD 1945 dan Pancasila’, memangnya kenapa?" sambungnya.
Dalam penjelasan di atas, tampaknya Mahfud MD sangat concern dengan zaken kabinet yang sangat ditekankan pada kontrak politiknya dengan Megawati. Sebetulnya apa pengertian dari zaken kabinet dan fungsi dari hal tersebut?
Arti Zaken Kabinet
Merujuk pada buku berjudul Kamus Politik milik B.N. Marbun, kalau zaken kabinet merupakan kabinet ekstra parlementer yang dibentuk berdasarkan keahlian.
Zaken kabinet juga bisa diartikan sebagai kabinet dengan jajaran meneteri yang berasal dari kalangan ahli, sehingga bukan dari representasi partai politik tertentu. Lantas apa fungsi dan tujuan dari adanya zaken kabinet ini.
Fungsi dan Tujuan Zaken Kabinet
Tentu saja bukan tanpa alasan adanya zaken kabinet ini. Hal ini mulanya muncul karena adanya ketidakstabilan partai politik pasca pemilu 1995 di mana pada masing-masing kabinet berdasar pada koalisi yang menghimpun banyak parta.
Maka, zaken kabinet ini memiliki beberapa fungsi dan tujuan:
1. Untuk menghindari terjadinya sebuah malfungsi kabinet di mana semuanya akan dan bisa bergerak.
2. Selain ini, untuk menghindari praktik korupsi di mana yang umumnya kerap terjadi pada kalangan pejabat.
3. Untuk memaksimalkan sebuah kinerja di mana diberikan kepada jajaran para menteri.
Kenapa zaken kabinet ini menjadi penting bagi Mahfud usai dicalokan menjadi wakil presiden. Apalagi blio mengaku kontrak zaken politiknya merupakan idaman. Apakah hal itu terjadi karena sebelumnya Megawati pernah meminta jatah menteri dalam kabinet milik Jokowi harus paling banyak dari kalangan partainya?
Megawati Minta Jatah Kursi Menteri Banyak saat Kepemimpinan Jokowi
Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri meminta jatah kursi menteri ke Presiden Jokowi paling banyak. Permintaan itu dilakukan di depan Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Beach, Bali.
Di hadapan Jokowi, Maruf Amin, dan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Megawati meminta sebagai partai pemenang pemilu kursi menteri untuk PDIP di pemerintahan 2019-2024 harus lebih banyak.
"Kalau Pak Jokowi ini PDIP mesti banyak. Kalau saya dikasih cuma empat. Emoh. Tidak mau," tutur Megawati seraya disambut gelak tawa para kader PDIP.
"Saya minta dengan hormat PDIP akan masuk, maka ke dalam kabinet dengan menteri yang harus terbanyak," ujarnya.
Megawati lantas kembali mengungkapkan alasan dirinya meminta banyak kursi menteri. Sebab, Megawati mengaku mengetahui bahwasanya ada pihak di luar partai KIK yang meminta jatah kursi menteri.
"Orang yang nggak dapat, saja minta," ungkapnya.
