Infografis
Selain itu Wahid juga merupakan akademisi di UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai dosen mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Dia pun sempat aktif di beberapa organisasi seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), hingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Pada Januari 2024 mendatang, Wahid genap berusia 70 tahun atau mencapai usia pensiun Hakim MK. Posisi Wahid akan digantikan oleh politikus PPP Arsul Sani yang terpilih dari usulan DPR.
Wahid merupakan salah satu hakim MK yang punya pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait putusan yang mengabulkan gugatan syarat calon presiden dan calon wakil presiden minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Selain Wahid, hakim yang menyatakan pendapat berbeda adalah Saldi Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo.
Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK
Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang akan dilakukan Jimly, Bintan dan Wahiduddin berkaitan dengan 7 laporan dari individu dan kelompok masyarakat. Laporan itu berkaitan dengan keterlibatan Ketua MK Anwar Usman, yang ikut dalam memutuskan putusan terkait batas usia capres-cawapres yang diketok MK pada Senin (16/10/2023).
Salah satu laporan datang dari Tim Advokasi Peduli Pemilu yang menilai Anwar Usman diduga melakukan pelanggaran etik karena ikut memeriksa dan memutus perkara batas usia capres-cawapres 40 tahun. Mereka menilai langkah Anwar itu untuk memperjuangkan kepentingan politik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang merupakan keponakannya.
