Infografis
Suara.com - Media sosial belakangan ini masih diramaikan dengan kabar politik menjelang bulan-bulan pemilu 2024. Partai-partai berlomba untuk mengumumkan dukungan bagi para capres dan cawapres yang bakal maju nantinya.
Namun, kabar terbarunya publik malah dibuat semakin bingung dengan pilihan pasangannya nanti. Lantaran polemik hingga track record pasangan-pasangan capers dan cawapres beserta partainya yang bakal maju pilpres.
Pilihan pada pilpres kali tak sedikit publik yang mengira kalau begitu pragmatis. Berikut alasan kenapa pilihan paslon yang maju Pilpres 2024 pragmatis.
Pilih PDIP Berkuasa Lagi dengan Segala Masalah Korupsi Kadernya
Baca Juga: Visi Misi Lengkap Anies-Cak Imin di Pilpres 2024: Indonesia Adil Makmur untuk Semua
Menurut survei Puspoll Indonesia yang dirilis pada Minggu (23/5/2021), PDI Perjuangan (PDIP) menjadi partai terkuat dan paling bersih. Namun, terhitung ada 5 kader yang korupsi dan harus berurusan dengan KPK.
1. Korupsi Bansos Covid 2019
Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara merupakan salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Ia dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 6 Desember 2020 silam.
2. Korupsi Ekspor Benih Lobster
Andreau Misanta merupakan Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menyerahkan diri ke KPK setelah terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Andreau Misanta merupakan seorang politisi PDIP yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI pada pemilu 2019.
Baca Juga: Visi Misi Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024, Lengkap dengan Link Download Buku
3. Proyek Rumah Sakit di Cimahi
Ajay M. Priatna merupakan seorang politisi PDIP dan sekaligus Wali Kota Cimahi. Ajay ditangkap oleh KPK terkait dengan proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi. Ia ditangkap pada hari Jumat, 27 November 2020 silam.
4. Jual Beli Jabatan
Sri Hartini merupakan politisi PDIP dan Bupati Klaten yang terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia tertangkap setelah menggelapkan uang sebesar Rp 2 miliar dan kemudian divonis 11 tahun penjara.
5. Korupsi Pembangunan Sekolah Lanjutan di Blitar
Muhammad Samanhudi Anwar adalah Wali Kota Blitar dan sekaligus politisi PDIP yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar. Ia menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018. Samanhudi Anwar divonis 5 tahun penjara.
Prabowo dengan Isu Politik Dinastinya
Nama Capres Prabowo kini masih sangat hangat dibicarakan. Pasalnya diantara ketiga capres ini, Prabowo lah yang tak kunjung mengumumkan pasangan cawapresnya hingga artikel ini disusun.
Mulanya, nama Erick Thohir sangat santer dikabarkan akan digandeng Prabowo. Namun, kini nama putra sulung Presiden Jokowi kembali mencuat digadang-gadang akan menjadi cawapres dengan Prabowo.
Terlebih, nama Gibran Rakanbuming sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar sebagai cawapres Prabowo. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku senang karena sudah didukung mendampingi Prabowo. Ia mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Terima masih pada keluarga besar Golkar, saya senang apresiasi atas hasil Rapimnas siang ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasi dan tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabowo," ujar Gibran.
Tentu saja, jika nantinya Gibran diresmikan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Isu dinasti politik yang terjadi di keluarga Presiden Jokowi akan semakin mencuat dan memanas. Apalagi putusan MK, menjadi jalan mulus bagi dirinya untuk maju di Pilpres 2024.
Politik Identitas Anies Baswedan
Capres Anies Baswedan kerap dijuluki sebagai bapak politik identitas. Hal itu pernah disampaikan oleh Anies sendiri. Menurutnya, politik identitas tak bisa dihindari karena ketika bersaing dalam kontes politik akan selalu memiliki identitas.
Seperti yanng diketahui, tudingan politik identitas ini mencuat saat Anies maju dalam Pilkada 2017 untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Politik identitas muncul karena statemen Ahok. Sebab, Anies Baswedan tidak pernah menyebutkan dalil-dalil agama baik sejak mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai sekarang.
