Tidak Ada Kawan atau Lawan yang Abadi di Politik

Kamis, 19 Oktober 2023 | 15:13 WIB
Tidak Ada Kawan atau Lawan yang Abadi di Politik
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Jokowi dalam Puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). [Dok. PDIP]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Belakangan ini media sedang diramaikan dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu 2024. Tentu saja polemik-polemik yang ada di dalamnya ramai menjadi sorotan.

Diksi-diksi baru pun mulai bertebaran yang menyebabkan munculnya ragam asumsi. Mulai dari dinasti politik hingga politik pecah kongsi.

Pecah kongsi politik sudah diduga dan beberapa kali diberitakan. Diksi ini mencuat usai kabarnya Jokowi dan Megawati dituding dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

Isu Indikasi Pecah Kongsi Jokowi dan Megawati

Indikasi pecah kongsi antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno semakin menguat. Lantaran Jokowi tidak mengunggah satu pun foto agenda konsolidasi akbar PDIP.

Selain itu, ada beberapa hal yang menguatkan kalau keduanya pecah kongsi seperti berikut ini.

1. Endorse Prabowo Sebagai Calon Presiden

Merujuk dari pengamat politik Universitas Nasioanl, Andi Yusran, fenomena pecah kongsi antara Jokowi dan Megawati diindikasi karena perilaku orang nomor satu di Indonesia dalam mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

Menurutnya dari perspektif realis, Jokowi memiliki kepentingan politik kekuasan pasca dirinya lengser. Maka dari sini, munculah fenomena dinasti politik yang perlu ia bangun dari trah Gibran, Bobby, hingga Kaesang.

Baca Juga: Serahkan Surat Izin dari Presiden ke KPU, Mahfud MD Belum Dapat Pesan Khusus dari Jokowi

Di sisi lain, dalam perspektif ekonomi politik. Jokowi memiliki kepentingan yang membutuhkan kepastian dan keberlangsungan bisnisnya. Maka dari itu, ia membutuhkan capres yang akomodatif. Dalam hal ini paling mudah dinegosiasikan dengan Prabowo karena Ganar pastinya memiliki 'kontrak politik' dengan PDIP.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI