Sebab, mobil yang dimiliki oleh sekolah kini kerap mogok di jalan dan tak dapat dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut, Imam menyatakan bahwa iuran tersebut telah terlebih dahulu dikonsultasikan ke komite dan wali murid.
Tak tanggung-tanggung, sekolah juga telah menghadirkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengambil keputusan tersebut.
Dinas Pendidikan angkat bicara
Polemik iuran SMPN 1 Ponorogo sontak menuai atensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri kepada wartawan, Jumat (29/9/2023) mengungkap pihaknya telah menyurati pihak sekolah untuk merevisi alokasi anggaran tersebut agar meminimalisir polemik.
Nurhadi lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak sekolah harus menerapkan skala prioritas dalam pengadaan sumbangan tersebut. Nurhadi juga meminta sekolah untuk mempertimbangkan kembali wacana pembelian mobil baru tersebut.
Kontributor : Armand Ilham