Infografis
Suara.com - Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) meminta pemerintah dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menyelaraskan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan konteks sosial, budaya, dan adat istiadat suku Dayak yang mendiami daerah tersebut.
Organisasi yang berada di bawah pimpinan Ir. Nyelong Inga Simon mengatakan pembangunan ibu kota baru, juga dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki potensi dampak besar pada lingkungan, termasuk pengurangan luas hutan dan penurunan kualitas ekosistem.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran perempuan Dayak dalam pelestarian hutan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada perencanaan pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi semakin penting karena perayaan 20 tahun Social Forestry harus diikuti dengan tindakan konkret.
“Jika hutan itu punah, maka punahlah segala budaya dan sumber makanan orang Dayak,” jelas Inga dalam keterangannya baru-baru ini.
Baca Juga: Profil Panglima Jilah, Pendukung Jokowi dan Proyek IKN di Tanah Dayak
LPDN juga menekankan pentingnya mempertimbangkan perspektif budaya lokal dalam pembangunan IKN dan menjaga ketahanan sosial budaya suku Dayak. Mereka menginginkan jaminan bahwa budaya Dayak akan tetap terjaga dalam konteks pembangunan yang melibatkan alam dan hutan Borneo.
Lebih lanjut, LPDN berharap perempuan Dayak terlibat dalam pelestarian hutan di Kalimantan, termasuk dalam konteks pembangunan IKN, food estate, perkebunan kelapa sawit, dan proyek-proyek lainnya. Mereka percaya bahwa perempuan Dayak memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan hutan.
“Bahwa yang tepat untuk mengelola hutan ini adalah perempuan Dayak, utamanya dalam hal menjaga kelestarian, penguatan, dan pemberdayaan untuk mengisi pembangunan IKN tak lepas dari aspek sosial ekonomi yang dimiliki perempuan Dayak. Dan secara khusus dalam menjaga hutan terdapat model agroforestry yang telah menjadi prioritas untuk dijalankan” ujar Nyelong Inga Simon.
Alexander Sonny Keraf, Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia periode 1999–2001, menyoroti pentingnya inklusivitas dalam pembangunan IKN. Dia mengingatkan bahwa pengembangan kota-kota baru sering kali mengabaikan penduduk lokal, yang dapat mengarah pada konflik horizontal di masa depan. Sonny menyarankan untuk menghentikan deforestasi dan mengembalikan hutan ke fungsi asalnya, serta melibatkan perempuan dalam upaya ini karena perempuan memiliki kepedulian terhadap kehidupan dan lingkungan.
Pesan utama adalah bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, menjaga lingkungan, dan melibatkan perempuan Dayak dalam upaya pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga menghargai keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal.
