Suara.com - Belum lama ini media sosial kembali dihebohkan dengan munculnya video syur berdurasi 8 detik mirip Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett. Video syur tersebut memperlihatkan kedua pemeran tengah melakukan hubungan seksual. TIdak heran kemudian banyak warganet berburu link video syur tadi
Video ini pertama kali diunggah oleh akun Twitter @gossipvira46455 ini langsung menjadi sorotan warganet. Pasalnya, video tersebut muncul saat kasus perselingkuhan antara Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett sedang ramai.
"Istrikuuusuamikuuuah uh uh gedong eym punya rendoy pantes nanaz begitu mencintainya #masihgakmaungaku? #syahnazselingkuh #syahnazsadiqah," caption akun Twitter yang mengunggah video syur detik tersebut, beberapa waktu lalu.
![Rendy Kjaernett akhirnya muncul dan minta maaf terkait kegaduhan dalam kasus perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah di kawasan Cideng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/7/2023). [Rena Pangesti/Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/original/2023/07/01/62022-rendy-kjaernett.jpg)
Meski demikian, warganet yang melihat link video tersebut justru tidak sepenuhnya percaya. Beberapa warganet berkomentar kalau video itu hanya editan belaka. Menurut warganet pemilik akun tersebut hanya ingin menyebarkan hoaks kepada masyarakat umum.
“Ya ampun ini editan banget, apa gak takut di pencaja ini orang mencemar nama baik,” tulis akun @bot******4.
“Gue rasa sih edita walaupun gua team istri sah ya, tapi kalau gini tiati UU UTE loh buat yang pegang akun,” cuit pemilik akun @cal*******03.
“Hoaks itu mah, hati-hati aja diciduk,” tulis akun @bw****jd.
Mengutip Hukum Online, terkait menyebarkan hoaks atau berita bohon ini sendiri diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang:
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
Jika melanggar ketentuan di atas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.