Infografis
Suara.com - Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023), mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo resmi divonis bersalah dan dihukum mati.
Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso dalam pernyataannya menyebutkan, pertimbangan vonis hukuman mati ini melihat berbagai bukti dan fakta yang menguatkan kalau Ferdy Sambo bersalah.
"Dengan mempertimbangkan seluruh bukti maupun fakta persidangan, majelis hakim memutuskan Ferdy Sambo bersalah," kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso.
![Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo berbicara dengan penasihat hukumnya usak mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/original/2023/02/13/78441-ferdy-sambo.jpg)
Selain itu, pemberian hukuman mati ini karena terdakwa telah melakukan pembunuhan dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi selama tiga tahun, terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban, serta terdakwa menyebabkan kegaduhan di masyarakat.
Baca Juga: Divonis Hukuman Mati, Warganet Senggol Ferdy Sambo: Ayo Bongkar Dulu Rahasia Kelakuan Perwira Polisi
"Perbuatan terdakwa tidak pantas dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini Kadiv Propam, Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata Indonesia dan dunia, perbuatan terdakwa menyebabkan anggota Polri lainnya terlibat, Terdakwa berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya."
Ferdy Sambo yang divonis hukuman mati tersebut juga langsung menjadi perbincangan masyarakat. Bahkan, informasi mengenai hukuman mati itu tersebut jadi trending di berbagai media sosial.
Mengutip laman IJRS, penentuan hukuman mati sendiri tidak boleh sembarangan. Hal ini karena di Indonesia pada Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan hak untuk hidup bersifat melekat pada setiap individu serta merupakan hak yang harus dilindungi.
Namun, dalam KUHP masih tercantum beberapa jenis kejahatan yang dapat membuat pelaku dijatuhkan hukuman mati. KUHP yang berlaku saat ini, pidana mati di antaranya
Baca Juga: Ibunda Menangis Sodorkan Foto Yosua ke Putri Candrawathi : Ini Yosua yang Kau Bunuh
- Pelaku tindak pidana narkotika
- Pembunuhan berencana
- Terorisme
- Kejahatan terhadap keamanan negara.
Meski demikian, penetapan hukuman mati ini masih jarang terjadi. Apalagi, ada perlindungan hak-hak terdakwa sehingga tidak dijatuhkan hukuman mati. Akan tetapi, pada praktiknya, hukuman mati tetap bisa dijatuhkan dengan berbagai faktor pertimbangan di antaranya sebagai berikut.
- Perkara harus disertai keadaan-keadaan yang memberatkan (aggravating circumstances) dan tidak ada keadaan-keadaan yang meringankan (no mitigating circumstances);
- Pemeriksaan terhadap dugaan penyiksaan (torture),
- Perlakuan sadis (sadism), atau motif kejam (motive evincing ‘total depravity and meanness’);
- Tidak menyasar korban yang merupakan kelompok rentan (vulnerable group), seperti: anak-anak, orang tua atau lansia, perempuan hamil;
- Perkara disertai perencanaan (premeditation or significant planning), dan lain sebagainya.
