Infografis
Suara.com - Bonus demografi menjadi modal penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta untuk masa depan.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut saat ini, pembangunan di Jakarta akan dihadapkan dengan beragam tantangan. Salah satunya adalah kepadatan penduduk yang terus meningkat.
“Jakarta hanya memiliki luas sekitar 651 km persegi, namun dihuni 11,5 juta penduduk dengan kepadatan 17 ribu jiwa per km persegi. Bahkan di wilayah Jakarta Pusat sudah 23 ribu jiwa. Jangan sampai masalah-masalah ini meluas di masa mendatang,” kata Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto dalam keterangan yang diterima Suara.com.
Tantangan lain yang dihadapi Jakarta adalah masalah lingkungan seperti polusi dan instrusi air laut. Eko mencontohkan masalah polusi udara yang saat ini sudah masuk dalam kategori sedang. Selain itu, intrusi air laut juga menjadi problem lain yang bakal menyebabkan permukaan tanah terus mengalami penurunan.
Baca Juga: Penerapan Rendah Karbon dan Perusahaan Berkelanjutan, Benarkah Kuncinya di Kendaraan Listrik?
Jakarta, lanjutnya, disokong oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 82 triliun rupiah. Jumlah itu dikatakan Eko termasuk APBD tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia.
Karenanya, Jakarta diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia tetap tinggi.
“Kita harus paham bagaimana persoalan demografi kedepannya. Karena kalau kita ketahui, bonus demografi di Jakarta sangat luar biasa. 70% usia produktif. Usia tidak produktif hanya 30%. Artinya ini memerlukan lapangan kerja yang tinggi. Lalu bagaimana desainnya agar Jakarta dapat menjadi kota global dan memberikan kenyamanan,” jelas Eko.
Untuk itu para pemangku kepentingan untuk turut bersama mendiskusikan konsep pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Pembahasan ini penting mengingat rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan TImur.
“Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menjadi dasar Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Kebijakan ini sangat strategis. Bagaimana caranya kita harus tetap menjaga keberlanjutan pembangunan (Jakarta),” tutup Eko.
Baca Juga: MGID Siap Latih Media Lokal Punya Bisnis yang Sehat dan Berkelanjutan
