Infografis
Suara.com - Pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan serius, terutama di kawasan wisata.
Menurut Direktur Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indra Ni Tua, pengelolaan sampah di kawasan wisata perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
Sebab, persoalan sampah di kawasan pariwisata setiap daerah saling berkaitan dengan daerah lainnya sehingga dibutuhkan tidak hanya satu pendekatan saja.
"Saya ambil contoh yang ada di Bali, minimal kalau kita lihat sampah itu datang dari aliran sungai Bengawan Solo dan Brantas. Kalau kita tarik dari hulu, hampir seluruh Jawa itu harus kita dekati supaya bisa menangani. Jadi pendekatannya harus lebih komprehensif," kata Indra dalam diskusi virtual.
Baca Juga: Tidak Bisa Sendiri, Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Perlu Libatkan Banyak Sektor
![Pengunjung bersepeda di kawasan Wisata Kota Tua, Jakarta, Rabu (26/5/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/05/26/86338-liburan-waisak-di-kawasan-wisata-kota-tua.jpg)
Selain itu, setiap daerah juga memiliki pendekatan sosial yang beragam terkait edukasi permasalahan sampah oleh para fasilitator dan kolaborator yang digandeng pemerintah.
"Kita mungkin sukses menerapkannya di Danau Toba, tetapi di empat (destinasi) yang lain masih dipertanyakan juga. Membawa orang kemudian mendekati masyarakatnya, bahkan kadang-kadang kami harus memindah lokasi kegiatan ke tempat lain karena pendekatan yang dilakukan walaupun kelihatannya sama tapi sulit," katanya.
Indra mengatakan bahwa permasalahan sampah merupakan pekerjaan rumah yang menantang untuk diselesaikan dalam sektor pariwisata Indonesia.
Hal tersebut terepresentasi dalam laporan Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) oleh World Economic Forum pada 2019 yang menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-135 dari 140 negara dalam hal keberlanjutan lingkungan.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Indra, Kemenparekraf berusaha mewajibkan atau meminta para pengelola destinasi wisata, terutama kawasan super prioritas, untuk membentuk Unit Pengelolaan Sampah (UPS).
Baca Juga: Tak Hanya Bikin Macet Parah, Wisatawan Juga Tinggalkan Banyak Sampah di Kawasan Puncak
Selain itu, pihaknya juga mengadakan kerja sama dengan bank sampah atau pengepul sampah serta lembaga lain agar bisa menunjukkan nilai ekonomi dari pemanfaatan sampah kepada masyarakat.
"Salah satu membangkitkan kolaborasi itu adalah ketika kita berhasil menunjukkan kepada berbagai pihak bahwa sampah ini sebetulnya punya nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, itu yang kami lakukan," ujarnya. [ANTARA]
