Suara.com - Indonesia telah menjadi tujuan destinasi wisata dunia dengan berbagai daerah wisata unggulan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah wisatawan di berbagai kawasan destinasi wisata tersebut juga meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan.
Sayangnya, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018, tingkat kepedulian masyarakat terkait pengelolaan sampah hanya mencapai 28 persen.
Selain itu, destinasi wisata di Indonesia juga sebagian besar tersebar di daerah kepulauan sehingga dibutuhkan upaya yang lebih untuk membangun ekosistem dan infrastruktur pengelolaan sampah dan hal ini hendaknya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Masih rendahnya program dan infrastruktur pengelolaan sampah di kawasan wisata ini dapat berpotensi berimplikasi terhadap meningkatnya emisi karbon di lingkungan yang berkontribusi terhadap isu pemanasan global.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Alue Dohong, PhD mengatakan, sampah menyebabkan kualitas lingkungan menurun kualitasnya, bukan hanya secara estetika, tetapi juga menjadi sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
"GKR ini berbahaya bagi kerusakan atmosfir yang akan memberikan dampak buruk pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting dalam penerapan peraturan pengelolaan sampah berbasis Kawasan, termasuk di antaranya Kawasan Wisata," kata Alue saat berbicara dalam acara Membangun Destinasi Wisata Super Prioritas yang Berkelanjutan Melalui Pengurangan Sampah Berwawasan Lingkungan, Selasa (1/3/2022).
Lebih lanjut, Alue mengatakan Kawasan Wisata harusnya menjadi salah satu ekosistem yang perlu diperhatikan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Ia juga mengatakan pentingnya peran industri daur ulang dalam proses pengurangan sampah sehingga sampah di Kawasan Wisata dapat didaur ulang menjadi produk yang lebih bermanfaat.
"Bank Sampah dan pengepul sampah adalah ujung tombak dalam pengumpulan sampah, selain sebagai sarana pengumpulan sampah juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahnya," lanjut Alue Dohong.
Menjawab pentingnya peran sektor swasta dan juga dunia usaha dalam memberikan kontribusi nyata terhadap manajemen sampah di Kawasan Wisata, VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto mengatakan program seperti #BijakBerplastik yang telah ada sejak 2018, perlu digaungkan lebih besar lagi.
Baca Juga: Moge Ditilang dan Diangkut ke Kantor Polisi, Ratusan Bikers Gagal Sunmori ke Lembang
"Pengumpulan sampah yang sistematis dan terintegrasi telah kami mulai di lima kawasan destinasi wisata prioritas yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Toba, Likupang dan Borobudur. Usaha ini melibatkan kerjasama dengan multi pihak sehingga dapat mengurangi sampah ke laut, meminimalkan emisi GRK, dan memberikan nilai tambah terhadap sampah tersebut untuk menjadi produk yang lebih bermanfaat," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Danone-AQUA juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua Pemerintah Daerah di wilayah pariwisata unggulan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Sinta Saptarina Soemiarno, Direktur Pengurangan Sampah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kami berharap acara Webinar serta penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkrit sebagai perwujudan sinergi kemitraan yang baik antara pelaku usaha, pemerintah, dan pihak lainnya dalam mengumpulkan kembali sampah yang dihasilkan, khususnya di Kawasan Wisata," tutup Direktur Pengurangan Sampah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sinta Saptarina Soemiarno.