Infografis
Suara.com - Cakupan vaksinasi Covid-19 Indonesia telah tembus lebih dari 100 juta dosis. Tapi di sisi lain, kegiatan vaksinasi seperti diam-diam membongkar lemahnya data kependudukan masyarakat Indonesia.
Dikatakan Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin, program vaksinasi harus menjadi ajang perbaikan data penduduk, termasuk data kelompok disabilitas, masyarakat adat, warga di pedalaman, dan berbagai kelompok rentan lainnya.
"Karena itu, kami menyerukan agar pemerintah menggunakan program vaksinasi Covid-19 sebagai momentum untuk secara serius membenahi data kependudukan,” ujar Hamid melalui keterangan pers yang diterima Suara.com, Jumat (3/9/2021).
Perbaikan data penduduk ini perlu dilakukan lantaran saat program vaksinasi berjalan, Indonesia masih minim ketersediaan data terbaru serta terverifikasi yang kerap jadi kendala di lapangan.
Baca Juga: VIRAL Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Jokowi di Pedulilindungi Bocor, Sudah Vaksin Tahap 3?
Hamid menambahkan, untuk masyarakat adat, saat ini belum ada data resmi yang menyebut berapa jumlah mereka. Apalagi saat ini belum ada terminologi yang disepakati bersama siapa yang disebut masyarakat adat.
Aturan tentang masyarakat adat, hingga kini masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan jumlahnya kisaran 40 hingga 70 juta jiwa.
Ditambah data penyandang disabilitas yang ada di berbagai lembaga pemerintah juga bisa berbeda-beda dan tidak bisa dipastikan data mana yang lebih akurat.
Jika merujuk pada Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD) Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas yang terekam per 13 Januari 2021 mencapai 209.604 orang.
Namun, di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan jumlah penyandang disabilitas yang akan menerima vaksin hingga akhir tahun ini mencapai 564 ribu orang.
Baca Juga: Genjot Vaksinasi, Covid-19, Kemenkes Targetkan Suntik 2 Juta Dosis Per Hari
Terdapat perbedaan yang cukup jauh, selisih 354.396, antara data disabilitas menurut Kementerian Sosial dan data target disabilitas penerima vaksin menurut Kemenke.
Keterbatasan dan kerancuan data ini, akhirnya menyulitkan koalisi masyarakat sipil yang mendorong penyelenggaraan vaksinasi bagi masyarakat rentan.
Data yang dipasok Dinas Sosial di daerah, menurut Buyung Ridwan Tanjung, salah satu pendiri Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), sering kali tidak valid.
Data dari pemerintah biasanya adalah data lama, yang digunakan berulang kali ketika ada program untuk disabilitas, tanpa ada upaya memperbarui apakah seseorang telah meninggal atau pindah domisili.
“Karena itu, kami mengumpulkan data dari komunitas, yang secara langsung berinteraksi dengan penyandang disabilitas, orang per orang. Menurut pengalaman kami, data dari komunitas lebih mewakili situasi riil di lapangan,” kata Buyung.
Contoh pembaruan data dari komunitas terjadi saat program vaksinasi digelar di Bantul, Yogyakarta, pertengahan Agustus 2021. Ketika itu, OHANA mencatat keberadaan 119 penyandang disabilitas berdasar data yang dikumpulkan komunitas.
Sedangkan data versi Dinas Sosial menunjukkan jumlah disabilitas di Bantul adalah lebih dari 300 orang.
Pada kenyataannya, saat vaksinasi dilaksanakan, penyandang disabilitas yang benar-benar datang menjalani vaksinasi adalah mereka yang sesuai dengan data yang dihimpun komunitas.
Kasus serupa terjadi di Jember, Jawa Timur. Data dari pemerintah berbeda dari kenyataan di lapangan.
“Walhasil, yang dipakai adalah data yang dikumpulkan oleh komunitas,” pungkas Hamid.
