Infografis
Suara.com - Tahukah kamu, jika setiap tanggal 9 Agustus setiap tahunnya, dunia memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia atau International Day of the World’s Indigenous Peoples. Perayaan ini khusus dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menandai tanggal sesi pengukuhan Kelompok Kerja Penduduk Asli sejak 1982 lalu.
Dilansir dari website resmi PBB, hingga saat ini, lebih dari 70 persen populasi dunia tinggal di daerah dengan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Termasuk masyarakat adat yang sudah menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan kerugian sosial-ekonomi yang akut.
Tingkat ketimpangan yang terus meningkat ini umumnya dikaitkan dengan ketidakstabilan kelembagaan, korupsi, krisis keuangan, meningkatnya kejahatan, serta kurangnya akses terhadap keadilan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Bagi masyarakat adat, kemiskinan dan ketidakadilan yang parah cenderung menimbulkan ketegangan dan konflik sosial yang intens. Inilah yang akhirnya membuat Hari Masyarakat Adat Sedunia digelar setiap tahunnya.
Menurut PBB, hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan komponen kunci dalam mencapai rekonsiliasi antara masyarakat adat dan negara.
Oleh karena itu, dengan hadirnya Hari Masyarakat Adat Sedunia, PBB memulai agendanya dengan membuat kontrak sosial baru untuk memerangi warisan pengucilan dan marginalisasi yang mempengaruhi masyarakat adat.
Hal ini diharapkan dapat memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya serta mengurangi ketimpangan untuk mewujudkan Agenda 2030 yang dibuat PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Agenda Hari Masyarakat Adat Sedunia 2021
PBB akan merayakan Hari Masyarakat Adat Sedunia secara online pada hari Senin, 9 Agustus 2021, mulai pukul 09.00 hingga 11.00 Waktu Standar Timur (EST) melalui acara virtual.
Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun 2021 di laman PBB ini akan menampilkan diskusi interaktif dengan dua pembicara tentang elemen-elemen berbeda yang harus dipertimbangkan ketika membangun dan mendesain ulang kontrak sosial baru yang inklusif masyarakat adat.
Baca Juga: PBB Desak Junta Militer Myanmar Segera Bebaskan Aung San Suu Kyi
Yang mana pemerintahan masyarakat adat sendiri dan cara hidup harus berdasarkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan serta partisipasi dan kemitraan yang tulus dan inklusif.
