KemenPPPA Ungkap Pentingnya Pemberdayaan Perempuan untuk Bangkitkan Ekonomi

M. Reza Sulaiman Suara.Com
Kamis, 15 April 2021 | 14:33 WIB
KemenPPPA Ungkap Pentingnya Pemberdayaan Perempuan untuk Bangkitkan Ekonomi
Pelaku UMKM menata produk UMKM yang dijual saat Promo 11.11 Gerai UMKM Ciledug Prima yang digelar di Kantor Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Rabu (11/11/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemberdayaan perempuan untuk membangkitkan ekonimi yang terpuruk karena pandemi begitu penting.

Sebab menurut Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.Sc., Ph.D, perempuan memiliki kontribusi yang tinggi bagi perekonomian Indonesia hingga proses pembangunan.

"Kami mengapresiasi pemberdayaan perempuan, dan berharap kolaborasi bisa menjadi jalan keberdayaan ekonomi perempuan untuk bangkit, memberikan kontribusi di ekonomi nasional di masa depan maupun setelah pandemi nantinya usai," ujarnya dalam konferensi pers daring, dilansir ANTARA.

Lebih lanjut, Vennetia memaparkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak ekonomi, dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin erat berhubungan dengan teknologi untuk mempermudah aktivitas sehari-hari.

Baca Juga: Bantul Belum Layak Anak, Kasus Kekerasan Masih Jadi Penyebab Utama

"Pandemi telah sebabkan 1,57 juta penduduk Indonesia terinfeksi, dan menyebabkan perbahan perilaku masyarakat. Transformasi digital menjadi hal yang sangat dibuuhkan mengingat kita harus membatasi aktivitas di luar ruangan dan komunal," jelas dia.

Menurut data yang ia paparkan, Vennetia mengatakan bahwa pandemi telah menyebabkan penurunan partisipasi ekonomi pemberdayaan perempuan hingga 82 persen, dan pekerja informal juga harus mengurangi waktu kerja mereka.

Selain itu, menurut data dari Komnas Perempuan, sepanjang awal tahun hingga April 2021, sudah ada setidaknya lebih dari 2.000 aduan terkait kekerasan terhadap perempuan.

Vennetia mengatakan, perlu adanya terobosan baru dan kemitraan pemerintah dan pihak lainnya untuk mencegah hal ini terjadi, demi perempuan bisa mendapatkan haknya untuk bekerja, sebagaimana arahan presiden melalui lima isu prioritas kepada Kementerian PPPA.

Ada pun lima isu prioritas yang menjadi fokus pembangunan PPPA berdasarkan arahan Presiden RI. Pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak.

Baca Juga: Kemen PPPA Gandeng Anak Lakukan Pencegahan Kasus Stunting

"Meski data menunjukan perempuan adalah kelompok rentan, mereka adalah kelompok tangguh yang menjadi penyelamat eko bangsa. Perempaun mendominasi sektor UMKM yang menyumbang 50 persen lebih dari PDB dan penyerapan tenaga kerja. Perempuan lebih lihai mengolah operasi hingga pemasaran yang efektif," kata Vennetia.

"Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada dunia usaha untuk bersatu untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, membuat ruang kerja yang adil dan aman bagi perempuan," pungkasnya. [ANTARA]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI