Infografis
Suara.com - Selama satu tahun masyarakat Indonesia hidup di tengah pandemi Covid-19 dan terus berusaha beradaptasi dalam segala hal, khususnya deretan protokol kesehatan yang bisa menghindari kita dari risiko penularan virus Corona.
Sayangnya, semakin lama masyarakat yang tadinya disiplin akan hal tersebut, kini semakin abai dan jenuh. Mereka mengalami kondisi yang disebut pandemic fatigue.
Menurut WHO, pandemic fatigue merupakan demotivasi atau kejenuhan untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Hal ini muncul secara bertahap dari waktu ke waktu.
"Perasaan ini datang dan pergi. Bisa sebulan mulai jenuh, lalai, lalu kalau dengar informasi baru, patuh lagi. Kejenuhan ini dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang dirasakan selama pandemi," jelas Sosiolog Daisy Indira Yasmine dalam diskusi Refleksi Setahun Pandemi bersama Frisian Flag, Senin (22/3/2021).
Baca Juga: Polusi Masker Meningkat, Setiap Menit Capai 3 Juta Masker Dibuang
Pandemic Fatigue sendiri, lanjut Daisy, biasanya disertai dengan berbagai gejala, mulai dari pasrah karena tidak bisa melakukan apa yang diinginkan, stres karena tekanan terlalu besar, sehingga mengganggu kesehatan mentalnya.
Apalagi, kata dia, jika dibarengi dengan krisis kesehatan publik yang berlarut-larut. Hal ini membuat banyak orang yang memiliki penyakit lain sulit berobat dan melakukan perawatan. Pada akhirnya, ini juga memengaruhi kekuatan mental mengadapi hal tersebut.
"Selain itu adanya banyak perubahan yang dipaksa harus dilakukan oleh institusi, negara, komunitas global, kepada orang yang terkena atau tidak. Orang yang hidupnya biasa-biasa saja diminta melakukan perubahan, sehingga kejenuhan itu bisa muncul," kata dia.
Untuk menghadapi kondisi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Daisy mengungkap, hal terpenting adalah harus adanya regulasi yang berfokus pada manusia atau masyarakat. Semua kebijakan berbasis data atau riset, tidak bisa pukul rata harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Selain itu, community-based solution juga bisa diterapkan. Artinya melibatkan anggota masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan objek kebijakan yang harus mematuhi. Anggota masyarakat juga bisa dilibatkan dalam merancang kebijakan.
Baca Juga: Kondisi Apartemen Ditinggal Setahun Bikin Merinding, Kulkas Penuh Belatung
"Harus ada perubahan gaya hidup, perubahan perilaku, sistem nilai, kita harus open untuk berubah, untuk nilai baru yang disesuaikan dengan pandemi. Yang penting juga adalah bagaimana manusia tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tapi mengurangi risiko tertular. Kebijakan tidak bisa ekstrem, memahami kesulitan hidup yang dihadapi anggota masyarakat," tutup dia.
