Infografis
Kinerja pemerintah dinilai sebagai hambatan terbesar dalam penanganan krisis iklim (63%), diikuti dengan kurangnya kesadaran publik (24%). Sementara kondisi ekonomi dan harga energi bersih yang masih mahal dinilai sebagai hambatan terkecil (13%).
"Perubahan iklim ini bahasanya “langitan” kalau kata Bu Menteri. Kita harus sederhanakan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Perubahan iklim juga harus kita kenalkan lebih banyak lagi. Menyebarluaskan jadi sebuah tindakan konkret. KLHK dan Kemendikbud, sedang merancang bagaimana kurikulum perubahan iklim ini masuk ke dalam pelajaran,” ucap Ruandha Agung Sugardiman Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK.
Komitmen pemerintah, DPR, dan perusahaan dalam penanganan krisis iklim masih dinilai buruk, dengan tingkat ketidakpuasan paling tinggi pada DPR RI. Meskipun demikian, hampir semua percaya bahwa krisis iklim harus menjadi agenda utama di pemerintah dan DPR dengan 79% responden pun setuju Indonesia menjadi pemimpin dunia dalam menangani krisis iklim.
Di level pengambil kebijakan, siapa menurut responden yang harus menangani? Sebanyak 3 dari 5 orang menilai penanganan krisis iklim tidak cukup dilakukan pada tingkat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, namun krisis iklim harus langsung ditangani oleh Menteri atau Presiden.
“Sebagai sebuah organisasi yang berupaya mendorong partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan, kami melihat tingginya partisipasi responden usia muda dalam menyuarakan kepeduliannya pada krisis iklim lewat survei ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Tentunya suara-suara mereka itu harus ditindaklanjuti dan mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan maupun DPR dalam menangani krisis iklim,” demikian kata Arief Aziz, Country Director Change.org Indonesia.
