Infografis
Suara.com - Bukan hanya tentang penyakit, pandemi Covid-19 juga dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana sebuah bangsa bisa berkembang menjadi sebuah smart nation. Hal tersebut bisa terlihat melalui sistem pendidikan tanpa sekolah, kesehatan tanpa rumah sakit, dan perbankan tanpa bank yang mulai menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari.
John Vong, Visiting Research Professor, Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) Indonesia menjelaskan, konsep smart nation membutuhkan smart people (orang pintar) yang bergantung pada smart education (pendidikan pintar).
"Pelatihan tidak hanya mengacu pada pendidikan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi dan sains, namun juga mengacu pada ilmu-ilmu yang harus segera diaplikasikan," kata John melalui siaran tertulis kepada Suara.com beberapa waktu lalu.
John menambahkan harus ada pelatihan terhadap guru untuk memastikan bahwa mereka mengerti cara memberikan pelatihan yang tepat kepada murid.
Baca Juga: Jepang Ciptakan 'Masker Pintar', Bikin Pengguna Bisa Kuasai 8 Bahasa
Murid-murid juga harus dilatih untuk bekerja dalam industri baru seperti telemedicine, transportasi online, atau teknologi finansial. Sehingga diharapkan hasilnya dapat membawa bangsa menjadi sebuah smart nation.
Teknologi dan sains juga harus diajarkan bersamaan dengan ilmu-ilmu sosial demi tercapainya sebuah pengembangan tenaga kerja secara holistik.
Sebagai contoh, kata John, menghadiri kelas pemantapan bahasa dapat membantu angkatan kerja muda untuk bekerja dalam lingkungan multikultural dan dapat memberikan mereka berbagai kesempatan baru.
Dalam smart nation, dibutuhkan pula smart health. Kata John, tidak akan suatu bangsa dapat disebut smart atau “pintar” jika warganya kerap terserang penyakit.
Apalagi cuti maupun dispensasi akibat sakit akan mengurangi produktivitas. "Produktivitas yang rendah tidak akan mampu merealisasikan konsep smart nation di suatu negara," kata John.
Baca Juga: Lawan Corona, Peneliti AS Kembangkan Masker Pintar untuk Tenaga Medis
Bangsa yang “pintar” juga harus memiliki smart mobility atau “mobilitas pintar” yang sejatinya meliputi jalan, rel, dan bandar udara. Melihat perkembangan pesat Grab, Uber, dan Gojek sebagai perusahaan-perusahaan terkait smart mobility, infrastruktur dasar menjadi teramat penting.
Kebangkitan smart technology atau “teknologi pintar”, smart education atau “pendidikan pintar”, dan smart transportation atau “transportasi pintar” pada akhirnya akan berinteraksi dengan pilar lainnya, yakni smart finance atau “keuangan pintar”.
Sebuah smart nation memerlukan orang-orang yang tahu cara memahami, menggunakan, dan mengaplikasikan perbankan pribadi. Banyak universitas tidak memiliki mata kuliah terkait personal finance atau “keuangan pribadi”.
"Hal itu sangat disayangkan mengingat keuangan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan di perusahan finansial, namun juga berguna untuk pengaturan keuangan pribadi," jelasnya.
Secara terpisah, Erakusari D. Ristanti, Postgraduate Researcher, UNAIR Indonesia menjelaskan dibutuhkan dukungan usaha yang sistematis dan terkoordinasi secara komprehensif dalam mengatur pilar-pilar dasar suatu bangsa, yakni pendidikan, kesehatan, transportasi, keuangan, industri, investasi, dan IPTEK.
Agen pemerintahan dan entitas swasta juga harus menyusun ulang prioritas pengembangan institusi mereka.
"Peraturan, birokrasi, dan prosedur administratif harus bekerja secara berkesinambungan.Ketika hal-hal tersebut berjalan secara paralel, maka konsep smart nation berpeluang lebih besar untuk terealisasi," jelasnya, dalam keterangan resmi hari ini.
