Infografis
Suara.com - Terjadi gejolak pemerintahan RI di masa peralihan kepemimpinan Soekarno ke Soeharto pada tahun 1965. Apalagi dengan selentingan kudeta yang menyeruak di balik situasi tersebut.
Saat itu, Indonesia di ambang kepiluan di mana situasi politik, ekonomi dan sosial begitu tidak stabil. Hingga pada akhirnya, pemerintahan resmi berganti menjadi Orde Baru di bawah kendali Soeharto pada 27 Maret 1968.
Semasa kepemimpinan Soeharto itulah, terungkap berbagai pertentangan dengan pemerintahan sebelumnya. Meski Soekarno mencetuskan beragam gagasan, tak semuanya bisa diterima oleh Soeharto, seperti soal Freeport, Ganefo dan seruan Ganyang Malaysia.
Pemerintahan Soeharto kemudian disebut-sebut berusaha menghapuskan nama Soekarno dari Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah "desukarnoisasi". Mulai dari kebijakan, ide-ide, simbol-simbol, sejarah, hingga kontribusi Soekarno pada lahirnya Pancasila, berusaha direduksi dan dimanipulasi.
Baca Juga: Taklukkan Torino U-17, Garuda Select Raih Hasil Positif di Italia
Siasat penghapusan nama Soekarno di pemerintahan Soeharto itulah yang kemudian diungkap lewat buku "Mikul Dhuwur Mendhem Jero" karangan Handri Raharjo dan Irawan Jati. Buku ini diterbitkan pada 2018.
Mikul Dhuwur Mendhem Jero merupakan falsafah Jawa yang konon dipegang Soeharto seumur hidup, sekaligus taktik yang digunakan untuk melengserkan lawan. Falsafah tersebut bermakna "selalu mengenang atau menunjukkan hal-hal yang baik tentang leluhurnya dan menyembunyikan dalam-dalam aib leluhurnya".
Tak hanya mengupas pertentangan Soekarno dan Soeharto, buku ini juga mengisahkan kesamaan situasi semasa pemerintahan keduanya di Indonesia. Tak ayal, dengan paparan lengkap tersebut, Mikul Dhuwur Mendhem Jero bisa dijadikan referensi bagi mereka yang memiliki ketertarikan dengan dunia politik Indonesia khususnya semasa Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru.
Yang mau baca, bukunya ada di sini.
Baca Juga: Ketua KPU Berjanji akan Kooperatif dalam Kasus yang Membelit Komisionernya
