Infografis
Suara.com - Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Digelar.
Divisi Digital At-Risk SAFEnet Nenden Sekar Arum menjelaskan lembaganya akan terlibat dalam Peringatan 16 Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan dengan menyoroti kasus-kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO).
Menurutnya, kampanye mereka bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman pada publik untuk mengenali, mencegah, dan menyikapi kekerasan berbasis gender online melalui konten-konten di media sosial.
"Mengedukasi masyarakat tentang bahaya di internet karena banyak yang mengintai, terutama bagi perempuan yang rawan menjadi korban kekerasan seksual," jelas Nenden.
Baca Juga: Ditiduri YouTuber Terkenal, Bebby Fey Ngadu ke Komnas Perempuan
Catatan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam dunia siber mengalami peningkatan dari 65 aduan kasus dengan 95 jenis kekerasan siber pada 2017 menjadi 97 aduan kasus dengan 125 jenis kekerasan siber pada 2018.
Seperti kekerasan lainnya, pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam dunia siber juga didominasi orang-orang terdekat. Antara lain pacar, mantan pacar, suami, atau mantan suami. Sementara sisanya dilakukan oleh orang lain, mulai dari teman, kenalan, bahkan orang yang tidak dikenal.
"Mereka belum paham bahwa kamu dibully atau dikomentari yang tidak senonoh itu masuk dalam pelecehan seksual, juga pencurian data pribadi. Kita ingin mengenalkan itu yang mungkin bisa terjadi kepada siapa saja," beber Nenden.
Komnas Perempuan mencatat ada 17.088 kasus kekerasan seksual atau sekitar 42 persen dari total 40.849 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2016-2018. Sebanyak 8.797 kasus di antaranya merupakan kasus perkosaan.
Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan salah satu penyebab tingginya kasus yaitu kurangnya pemahaman terhadap kasus kekerasan seksual.
Baca Juga: Tubuh Istri Digeledah Satpol PP di WC, Aceng Fikri Lapor Komnas Perempuan
Karena itu, kata dia, perlu sosialisasi bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual terhadap masyarakat dan memperkuat lembaga layanan korban untuk memastikan kasus tertangani dengan baik. Termasuk bekerjasama dengan pemerintah dan legislatif.
