Infografis
Suara.com - Bencana tsunami yang melanda Selat Sunda dinilai menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Menteri Pariwisata, Arief Yahya juga menilai inilah momen terbaik untuk mengatur tata ruang pariwisata di pesisir. Khususnya kawasan pesisir Selat Sunda.
Hal itu disampaikannya di Mutiara Carita Cottages saat meninjau kerusakan amenitas akibat tsunami, Kamis (27/12/2018). Mutiara Carita Cottages terpantau mengalami kerusakan berat di bagian fasilitas penginapan yang menghadap laut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam peninjauan dampak Tsunami Selat Sunda juga mengunjungi cottage ini.
Menurut Menpar, Indonesia masih rawan bencana tsunami. Oleh karena itu, Menpar meyakinkan pihaknya akan tegas dalam menerapkan aturan tata ruang sektor pariwisata di kawasan pesisir. Khususnya di pesisir Selat Sunda.
Baca Juga: Pariwisata Terus Tumbuh, Kemenpar Optimis Sambut 2019
Sebab, sebelum tsunami, banyak obyek wisata yang jaraknya sangat dekat dengan bibir pantai dan diduga tidak memiliki izin pula.
"Bela sungkawa kami ucapkan sedalam-dalamnya kepada korban jiwa. Kejadian ini pasti ada 'Blessing in Disguise (berkah tersembunyi)'. Kita akan menata ulang dari nol tata ruang pariwisata di pesisir Selat Sunda," tutur Menpar.
Ia berharap, ke depan pemerintah pusat dan daerah bersikap tegas dalam menegakan aturan. Jangan sampai memberikan izin sembarang kepada objek wisata di bibir pantai. Objek wisata yang berdiri tanpa izin juga tidak boleh dibiarkan.
"Objek wisata di pesisir idealnya memiliki jarak minimal 100 meter dari sempadan bibir pantai. Namun saya mengamati banyak objek yang berdiri bahkan tepat di bibir pantai," ujarnya.
Menpar juga sudah menginstruksikan pemulihan sektor parisiwata di pesisir Selat Sunda. Tanjung Lesung ditargetkan kembali bergairan paling lambat tiga bulan setelah selesai masa pemulihan.
Baca Juga: Kemenpar Dukung Maskapai Buka Rute Bangkok-Denpasar
Pada saat itu, Kemenpar akan melakukan promosi besar-besaran untuk merealisasikan target tersebut. Namun saat ini pihaknya memang sudah mencabut dan menghentikan semua bentuk promosi pariwisata pesisir Selat Sunda.
