Polemik Zero Dollar Tour Berdampak Serius pada Pariwisata Bali

MN Yunita Suara.Com
Kamis, 29 November 2018 | 10:13 WIB
Polemik Zero Dollar Tour Berdampak Serius pada Pariwisata Bali
Menteri Pariwisata, Arief Yahya. (Dok: Kemenpar)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Polemik berkepanjangan soal “Zero Dollar Tour” betul-betul berdampak serius terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Terutama wisman asal Tiongkok yang terlanjur kepincut dengan Pulau Dewata itu.

Polemik tersebut juga menciptakan iklim yang tidak kondusif buat industri pariwisata di Bali. Apalagi muncul berbagai pernyataan di media yang bernada keras dan kurang bersahabat menyikapi kasus tersebut.

“Saya sudah ingatkan jangan biarkan gaduh. Pariwisata itu industry hospitality, bisnis yang mengedepankan keramah-tamahan. Kalau masalahnya business to business, selesaikan di level asosiasi,” kata Menpar Arief Yahya.

Ia khawatir, kegaduhan seperti itu bisa dimanfaatkan oleh kompetitor Bali dan sekaligus kompetitor Wonderful Indonesia agar turis Tiongkok bisa berbelok ke negaranya.

Baca Juga: Sesmen Kemenpar Dukung Kolaborasi Industri-Komunitas GenPI

“Karena itu, harus hati-hati, jangan biarkan kegaduhan ini merusak iklim industri pariwisata sendiri. Kita semua yang rugi. Kata-kata keras itu bisa jadi bukan berasal dari kita tapi didesain oleh pesaing kita,” tambahnya.

Sejumlah langkah diambil oleh Kemenpar.  Arief sudah menyarankan agar Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) melakukan pertemuan dengan China National Tourism Association (CNTA).

Mereka lantas membuat “White List Tour Agencies – Tour Operators.” yang direkomendasi oleh kedua belah pihak, sehingga mudah mengontrolnya ketika ada keluhan.

“Ini adalah cara yang paling smooth,paling bijak untuk menyelesaikan kasus Zero Dollar Tour di Bali. Ibaratnya, menangkap ikan, tanpa harus membuat keruh airnya. Dari situ, tidak perlu heboh-heboh, masing-masing asosiasi bisa saling mengontrol anggotanya untuk menjaga iklim bisnis yang baik,” ungkap Arief.

Ia menyebut, sektor Pariwisata menggunakan prinsip: Industry lead government support. Bukan sebaliknya. Ada banyak hal yang pemerintah tidak boleh terlalu ikut campur di urusan bisnis. Pemerintah lebih menjaga regulasi, agar iklim usaha pariwisata semakin kondusif dan berkembang.

Baca Juga: Genjot Pariwisata, Kemenpar Bikin Lomba Berhadiah Rp 130 Juta

Menurutnya polemik ini memang sudah berdampak pada pariwisata Bali. Beberapa maskapai mengeluhkan adanya pembatalan tiket demikian juga angka kunjungan yang menurun. Ini diperparah dengan beberapa bencana alam yang sempat melanda.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI